“Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri,” ujarnya.
Rasminto juga menyoroti lemahnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional dinilai masih terbatas karena tingginya persepsi risiko dan panjangnya siklus produksi.
“Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian,” katanya.
Baca Juga:Aldi's Burger Viral, Aldi Taher Ngaku Kaget Usahanya Diserbu PembeliKabar Baik Bagi Pemudik! Kemenhub Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis 2026 ke Jawa hingga Sumatera
Dengan anggaran pertahanan yang melonjak tajam pada 2026, pemerintah berada di persimpangan.
Apakah APBN akan menjadi instrumen industrialisasi pertahanan nasional, atau kembali menjadi saluran belanja impor berskala besar. Jawabannya akan menentukan apakah kemandirian pertahanan benar-benar dibangun, atau sekadar menjadi jargon kebijakan tahunan.