PASUNDANEKSPRES.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mewakili Presiden RI, resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031.
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 17/P dan 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan kedua lembaga jaminan sosial tersebut.
Dalam susunan baru, Prihati Pujowaskito dipercaya sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, sedangkan Saiful Hidayat memimpin BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga:3 Transportasi Alternatif ke Bandara Soetta Imbas KA Bandara Tertemper Truk di Poris, Ada DAMRI-TransjakartaDiterjang Angin Kencang, Atap 9 Rumah Warga di Kalipucang Pangandaran Beterbangan Saat Hujan Deras
Regenerasi kepemimpinan ini diharapkan memperkuat sistem jaminan sosial nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Cak Imin menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan pilar utama pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, negara harus memastikan rakyat hidup produktif, mandiri, dan bermartabat.
“Produktif berarti mampu keluar dari ketergantungan bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan. Itulah esensi pemberdayaan,” ujar Cak Imin, di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Cak imin menambahkan, peran BPJS Kesehatan adalah menjamin masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan agar tidak kehilangan daya ekonomi.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan bertugas melindungi pekerja dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, hingga kematian yang berpotensi mendorong keluarga jatuh miskin.
Pemerintah juga mendorong perluasan kepesertaan, khususnya pekerja sektor informal dan migran, serta peningkatan kualitas layanan digital yang cepat dan transparan.
Untuk kelompok rentan, pemerintah menyiapkan penghapusan tunggakan iuran agar dapat kembali aktif sebagai peserta,” ungkap Cak Imin
Baca Juga:Prabowo Ungkap Bantuan Gaza Tertinggi, Indonesia Siap Ambil Peran di Misi PerdamaianDedi Mulyadi Utus Tim Khusus Selamatkan 13 Warga Jabar yang Disekap di Tempat Hiburan Malam NTT
Selain itu, pengelolaan dana operasional dan investasi diminta dilakukan secara efisien, disiplin, serta bebas pemborosan. Pengawasan terhadap potensi fraud juga diperketat demi menjaga kepercayaan publik.
“Jabatan ini adalah amanah besar. Utamakan integritas, inovasi, dan kolaborasi demi kesejahteraan rakyat,” tegas Cak Imin.
Pelantikan ini menandai komitmen pemerintah memperkuat perlindungan sosial sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing.