Berbeda dengan sebagian orangtua yang tidak setuju. Mereka berargumen bahwa saat ini pandemi virus Covid-19 belum berakhir, mereka khawatir bila sekolah dibuka kembali, risiko tertularnya akan cepat. Apalagi bagi anak-anak yang belajar di sekolah dasar, mereka masih belum mengerti, dan belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi penerapan protokol kesehatan.
Ditambah yang lokasi sekolahnya dekat dengan zona merah yang masih rawan dengan penularan Covid-19. Pasti potensi terpapar Covid-19 akan sangat mudah. Begitupun yang rumahnya jauh dari sekolah, orangtua yang bekerja di luar. Kemungkinan anak-anak kurang pengawasan dan pendampingan.
Memang membingungkan. Bagai buah simalakama. Di satu sisi para orangtua ingin anak-anaknya tidak ketinggalan pelajaran, atau setidaknya bisa belajar dengan maksimal. Di sisi lain ada risiko penularan, atau terpapar virus Covid-19 yang sampai saat ini masih belum tahu kapan berakhirnya.
Baca Juga:Cara Islam Mencegah HIV/AidsGen “Pinjaman” Tahan Hama pada Kedelai
Tetapi begitulah, pemerintah plin-plan dan kebingungan dalam membuat kebijakan di masa pandemi yang masih mencengkeram negeri ini. Ini semakin memperlihatkan pemerintah tidak mampu mengurusi rakyatnya, yaitu salah satunya dalam bidang pendidikan.
Padahal setiap rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun kondisinya masih pandemi, karena pemerintah wajib memperhatikan kehidupan masa depan bagi anak-anak bangsa negeri ini.
Tidak dipungkiri saat ini pendidikan penting bagi para anak-anak bangsa. Karena dapat meningkatkan kemampuan, kecerdasan, dan kualitas para generasi. Namun, pemerintah semestinya tidak mengabaikan kesehatan juga. Sebab bila anak-anak sehat, maka mudah menyerap ilmu dengan baik.
Sayangnya saat ini semua kebijakan pemerintah berlandaskan pada keuntungan semata. Rasa kepedulian sudah mulai luntur. Pemerintah dari awal tidak serius dalam menangani pandemi virus Covid-19. Semestinya pemerintah langsung menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Namun yang dilakukan pemerintah justru menerapkan kebijakan new normal. Masyarakat diharuskan hidup berdampingan dengan virus walau tetap melakukan protokol kesehatan.
Sungguh naif, demi memperbaiki ekonomi yang terpuruk akibat pandemi, pemerintah berani menerapkan kebijakan dengan membuka aspek-aspek usaha. Padahal pandemi saat itu sedang tinggi-tingginya. Semua itu hanya dalih saja sebagai keberpihakan pemerintah pada para pengusaha (korporat).