KARAWANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, tengah mematangkan sekolah kader pengawasan bagi siswa yang duduk dibangku SMA. Hal itu dilakukan untuk membantu pengawasan partisipatif pada saat proses pelaksanaan pemilu ataupun pemilukada.
“Kami sedang mematangkan sekolah kader pengawasan yang akan dilaksanakan oleh semua Bawaslu ditingkat kabupaten/kota di Jawa Barat dengan target 100 orang setiap tahunnya untuk satu kabupaten/kota,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdulah Dahlan saat memberikan materi pada rapat kordinasi evaluasi penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum tahun 2019.
Menurutnya, kinerja Bawaslu mendapat apresiasi berbagai pihak seperti dalam sidang sengketa pemilihan legislative (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) . “Publik bisa melihat sendiri bagaimana peran besar yang diberikan Bawaslu dengan pemberian keterangannya di sidang MK,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, diperlukan memperkuat kegiatan pengawasan partisipatif karena melihat peran Bawaslu di MK sebagai fungsi ajudikasi, sehingga di masa mendatang bisa saja fungsi pengawasan akan bergeser ke masyarakat sipil. Untuk itu, pentingnya peran Bawaslu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif seperti membumikan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.
Baca Juga:Tunaikan Ibadah Haji, Umbara Pesan Empat HalASN Diimbau untuk Berkurban
Selain itu, lanjut Abdulah, pihaknya juga bakal menyiapkan program pojok pintar pemilu di Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. “Sehingga masyarakat bisa mengakses semua data-data tentang kepemiluan di Bawaslu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Abdulah juga mengapresiasi kinerja seluruh panwas kecamatan yang ada di Karawang. Sebab semua data yang diberikan Panwas kecamatan menjadi dasar untuk Bawaslu Jabar memberikan sanding data dengan KPU dan pihak-pihak terkait di MK. “Saya juga mengapresiasi kinerja semua panwascam di Karawang,” katanya. (use/ded)