Megaproyek tersebut dinyatakan gagal total dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu lahan gambut tidak terbukti cocok untuk menanam padi, budaya menanam padi bukan menjadi budaya pada masyarakat adat suku dayak, kebakaran hutan yang terjadi pada lahan gambut tersebut memperparah kondisi bahwa proyek tersebut memberikan ancaman yang cukup serius. Kondisi terkini lahan bekas megaproyek tersebut memburuk seperti tanah gambut yang kering, saluran irigasi yang mengering dan buruk serta ancaman bencana kebakaran hutan (Karhutla) yang tiap tahun terjadi di lahan bekas megaproyek tersebut. Sejak 2015, lebih dari setengah juta hektar hutan lahan gambut telah terbakar di Kalimantan tengah sebagian kebakaran hutan (Karhutla) tersebut terjadi di bekas peningalan Proyek Lahan Gambut satu juta hektar pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Kebakran hutan tersebut telah mampu mengakibatkan aktivitas masyarakat sekitar lumpuh seperti perdagangan, pendidikan, serta aktivitas sosial lainnya selain itu juga ancaman terhadap masyarakat menderita infeksi saluran pernpasan akur (ISPA) yang dampaknya mulai dari pusing, sesak napas, iritasi mata, dan juga mual mual. Program tersebut disebutkan oleh beberapa orang sebagai Program Blunder (Kesalahan) nya Pemerintah.
Program Food Estate ini juga menjadi program yang direncakan oleh masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yag kerap dikenal Presiden Jokowi. Selama menjabat menjadi Presiden RI pada tahun 2014-sekarang (2 masa Jabatan) program nya terkait food astate adalah Rehabilitasi Lahan Gambut bekas Peninggalan presiden Soeharto, Perluasan Lahan Food Estate di Bekas Peningalan Soeharto, dan melanjutkan Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Pulau Papua peninggalan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono.
Kegiatan Rehabilitasi Lahan Gambut tersebut di instruksikan langsung oleh Presiden dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016. Sejak pembentukan nya lembaga tersebut kerap kali menemui praktik-praktik yang dilakukan industry tumbuhan kelapa sawit yang bermasalah seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran, memperluas lahannya secara illegal, dan juga turut merusak ekosistem disekitarnya. Sedangkan Food Estate di Papua yang berada di wilayah Merauke menurut beberapa ahli akan menimbulkan permasalahan baru seperti pembukaan Hutan untuk lahan food esate dan juga akan mengorbankan keberlanjutan hidup masyarakat adat Papua. Sehingga para ahli dan masyarakat mengigatkan pemerintah atas kegagalan Proyek Food Estate pada Masa Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhuyono.