Penguasa dalam sistem kapitalisme bertindak sebagai regulator dan fasilitator bagi kaum pemodal dengan alasan meningkatkan ekonomi negara. Sementara rakyat jadi sapi perahan pengusaha menjadi kuli dan menjadi korban pemalakan penguasa melalui pajak. Jadi, mana mungkin rakyat sejahtera jika pengelolaan SDA yang tersisa dikuasai kapitalis?
Berbeda dengan Islam yang mewajibkan terealisasinya jaminan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan melayaninya dengan maksimal. Islam mengatur dengan rinci dalam pendistribusian pangan, pengelolaan, kepemilikan, ada dalam kontrol serta perlindungan negara yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, yang berasaskan pada syariat serta maslahat.
Dalam pandangan ekonomi Islam, pemerintah mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam distribusi peran pemerintah wajib menciptakan distribusi yang adil dan mekanisme pasar yang sehat dan efisien. Sehingga rakyat dapat dipastikan tercukupi kebutuhannya.
Baca Juga:Program Terus Bergulir, Citarum tak Kunjung HarumSengketa Impor Ayam, Jeratan Perjanjian Perdagangan para Kapitalis
Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang akan merusak mekanisme pasar seperti penimbunan, monopoli, dan oligopoli pengusaha besar kepada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain seperti mengimpor barang. Pemerintah dapat menjaga permintaan dan penawaran tetap stabil hingga daya beli masyarakat pun tetap stabil.
Dalam kondisi sulit, negara akan membuka peluang berinfak bagi para aghniya berupa dharibah (pajak) yang berlaku sementara hingga kondisi stabil. Pemimpin dalam institusi Islam tidak akan membiarkan adanya intervensi terhadap harga yang bisa mengancam ketahanan pangan dan tumbuh kembang anak, karena sulitnya mendapatkan nutrisi. Rasulullah saw. bersabda :
“Siapa saja yang melakukan intervensi harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya di tempat duduk dari api pada hari kiamat kelak” (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)
Menurut Ibnu Taimiyah kestabilan harga di pasar harus ada peran pemerintah/negara dalam memasok barang atau mengurangi pasokan barang ke pasar. Selain itu, pemerintah/negara harus menjamin bahwa transaksi perdagangan di pasar bebas dari spekulasi dan kecurangan serta adanya praktik riba.