Minta Riset Smart City Bisa Diterapkan di Jabar

Minta Riset Smart City Bisa Diterapkan di Jabar
KOTA PINTAR: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menjadi pembicara utama dalam International Conference on SMART CITY Innovation 2018 di Hotel Prama Grand Preanger, Jalan Asia Afrika No 81, Kota Bandung, Kamis (25/10).
0 Komentar

BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada para akademisi, khususnya perguruan tinggi yang tergabung dalam mitra Smart City agar bisa menerapkan hasil risetnya tentang smart city di Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu komitmen Jawa Barat sebagai provinsi digital di Indonesia bisa terealisasi dalam lima tahun ke depan.

Smart City atau Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology, merupakan kemitraan terbesar di Indonesia menyangkut penelitian dan pengembangan sistem kota pintar. Kemitraan ini diketuai oleh Universitas Indonesia, dengan mitra bersama Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Udayana.

Smart City sendiri adalah salah satu penerima hibah penelitian raksasa bernilai 3 juta dollar (setara Rp 45 Miliar) yang diberikan oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID) melalui program Sustainable Higher Education Research Alliances (SHERA).

Baca Juga:Dana Hibah KONI Diklaim Sesuai PeruntukanLiverpool vs Cardiff City, Mangsa Empuk The Reds

“Saya ucapkan terima kasih kepada USAID dan universitas-universitas yang tergabung dalam riset. Saya nanti cuman mau minta hasilnya mana. Kalau cocok kita implementasikan, supaya jangan jadi menara gading, riset saja tapi tidak manfaat,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai menjadi pembicara utama dalam International Conference on SMART CITY Innovation 2018 di Hotel Prama Grand Preanger, Jl. Asia Afrika No. 81, Kota Bandung, Kamis (25/10).

Menurut Emil, teknologi digital saat ini sudah melanda negara-negara di dunia. Namun, penerapan teknologi digital masih dominan di wilayah kota saja. Dalam hal ini, kata Emil, pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan keberpihakan ke semua wilayah atau sektor yang belum tersentuh teknologi digital.

“Jadi, gap digital di desa dan kota masih tinggi. Itu kenapa di kita (Provinsi Jawa Barat) ada program digital province, akan fokus terhadap digital inklusif di desa-desa,” ujar Emil.
“Tugas pemerintah adalah memberi keberpihakan kepada wilayah atau sektor yang belum tersentuh ya,” lanjutnya.

Emil menambahkan, di Jawa Barat sendiri hanya sebagian kecil kabupaten/kota yang telah menerapkan teknologi digital atau program smart city di wilayahnya. Padahal, teknologi ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem birokrasi di pemerintahan.

0 Komentar