Pendidikan Vokasi Industri Diluncurkan, Diharapkan Jadi Solusi Masalah Pengangguran

LUNCURKAN VOKASI INDUSTRI.Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum resmi meluncurkan program vokasi industri. Tahap II di Jawa Barat.

SUKABUMI–Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI meluncurkan program Pendidikan Vokasi Industri Tahap II untuk Wilayah Jawa Barat. Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, serta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin Harjanto, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto di PT Anugerah Indofood Barokah Makmur, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Senin (18/3) kemarin.

Program pendidikan vokasi industri merupakan upaya membangun link and match industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Jawa Barat. Pada peluncuran Tahap II di Jawa Barat ini dilakukan penandatanganan 631 perjanjian kerjasama antara 128 perusahaan industri dengan 415 SMK. Selain itu, ada pula pemberian hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK dari 28 perusahaan kepada 208 SMK.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum berharap program vokasi industri ini bisa menjadi solusi masalah pengangguran dan lulusan SMK di Jabar. Terlebih pendidikan vokasi yang diberikan hasil kerjasama antara SMK dengan perusahaan langsung.

”Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu solusi penyerapan tenaga kerja dan pemberian keahlian kepada anak didik khususnya anak-anak SMK yang ada di Jabar,” kata Uu.

Dia mengungkapkan, saat ini salah satu permasalahan SMK adalah tidak sejalannya antara kurikulum sekolah dengan industri. Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar berencana akan merombak kurikulum SMK yang tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

”Terlebih sekarang SMK menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Barat,” ungkapnya.

Perombakan kurikulum SMK ini, lanjutnya, bertujuan agar lulusannya bisa terserap di­kalangan industri atau perusahaan. Sehingga ke depan, khusus kurikulum SMK di Jabar akan dijadikan kemitraan dengan beberapa perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.

Ditempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, peluncuran program Pendidikan Vokasi Industri ini merupakan tahapan ke X rangkaian program link and match antara SMK dengan industri di seluruh Indonesia.

”Ini menjadi prioritas bagi pemerintah melalui Kemen­perin. Untuk itu, pemerintah juga mendorong pendidikan tinggi seperti politeknik untuk melakukan program Pendidikan Vokasi Industri,” ungkap Airlangga, dalam sambutan­nya.

Lebih lanjut, Menteri Airlangga juga menjelaskan, Kementerian Perindustrian menargetkan penyediaan 1 juta tenaga kerja tersertifikat sampai dengan 2019. Sertifikasi dilakukan melalui 6 (enam) program utama, yakni, pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan program link and match antara SMK dengan industri, yang hingga kini total perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani sebanyak 4.971 perjanjian, dan diklat dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKN, LSP, dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

”Pada 2017 diklat telah dilakukan kepada 32.000 orang dan pada 2019 ditargetkan 72.000 orang. Kami mendorong inovasi dan pendidikan, sehingga ekonomi bisa meningkat dan (industri) manufaktur bisa meningkatkan daya saing,” pungkasnya.(rls/sep)