Jabodetabek Sepakat Kendalikan Pergerakan Warga di KRL

Jabodetabek Sepakat Kendalikan Pergerakan Warga di KRL
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti video conference bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bupati/wali kota Bodetabek serta Sekretaris Daerah Banten dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/5/20). (Foto: Rizal/Humas Jabar)
0 Komentar

Adapun Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, sebagian warga Kota Bogor yang terpapar COVID-19 disebabkan oleh adanya aktivitas di Jakarta. Termasuk sebanyak 30 persen warga Kota Bogor yang terpapar COVID-19 adalah pengguna layanan transportasi publik ke Jakarta, salah satunya KRL.

“Sebagian itu terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya. Jadi, sebagian besar itu ada kaitannya dengan Jakarta, entah bekerja di Jakarta atau pasangannya bekerja di Jakarta atau pernah mengunjungi Jakarta,” kata Bima.

Sebelumnya, Bima bersama bupati/wali kota Bodebek pun telah melakukan koordinasi terkait operasional KRL. Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari koordinasi tersebut, di antaranya para kepala daerah Bodebek akan menyampaikan secara resmi permintaan kepada Kementerian Perhubungan RI untuk mengevaluasi kembali kebijakan operasional KRL.

Baca Juga:Atalia Ridwan Kamil Apresiasi Kencleng PKK Kabupaten CianjurJabar Minta Perusahaan Berunding dengan Pekerja

“Kami minta dua opsi. Opsi pertama, adalah stop total (KRL) dengan kewajiban bagi pengusaha atau kantor di Jakarta menyediakan layanan jemput,” tutur Bima.

“Opsi kedua adalah, kalaupun tidak mungkin berhenti total kami memberikan opsi ada pembatasan yang lebih ketat. Bisa dalam bentuk penumpang yang naik memiliki identitas, ada gerbong yang ditambah, ada jadwal yang ditambah, petugas yang ditambah, dan lain-lain,” tutupnya. (*)

Laman:

1 2 3
0 Komentar