Dengan adanya keterlambatan ini, Lili berkilah bahwa KONI memberikan aturan terkait pencairan dana hibah. Selain itu, bahwa yang membuat pelaporan dan tanggungjawab penggunaan dana ada pada KONI. “Cabor hanya penerima manfaat karena nantinya yang melaporkan penggunaan keuangan ke BPKD dan BPK adalah KONI. Dengan begitu kami berhati-hati dalam mengucurkan dana ke cabang olahraga,” bebernya.
Minta segera dicairkan di bulan Agustus 2020
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Amung Makmur didamping Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Sofyan, pihaknya berharap agar anggaran untuk kebutuhan cabor dan atlet segera dicairkan di bulan Agustus 2020 ini. Dengan adanya perubahan sistem pencairan, pihaknya menyambut baik untuk menjaga transparansi. “Saat ini atlet yang sudah memiliki rekening baru 20 persen dari keeseluruhan atlet yang bernaung di bawah KONI,” ucapnya.
Amung juga mendorong agar hak-hak cabor dan atlet segera dicairkan secepatnya. Mengingat sejauh ini ada keterlambatan pencairan dari jadwal yang sudah disepakati bersama, yang disebabkan adanya perobahan mekanisme pencairan.
Baca Juga:Kontraksi Ekonomi Jabar Minus 5,98 PersenRidwan Kamil: Pandemi Tak Surutkan Semangat Warga
Diketahui berdasarkan data yang dihimpun oleh Pasundan Ekspres sejauh ini anggaran tersebut baru dicairkan untuk kebutuhan sekitar Rp3 miliar, sehingga masih ada saldo sekitar Rp7 miliar yang belum terserap oleh cabor dan atlet. Masing-masing anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran tahap pertama Insus sebesar Rp825 juta, Pembayaran insentif Pelatkab dan Pelatda PON sebesar Rp970 juta dan Dana Operasional Cabang Olahraga (DOP) sebesar Rp1,2 miliar.
Dana Hibah KONI KBB Rp10 M
Pencairan Tahap Pertama Rp3 miliar
Saluran Anggaran
Pembayaran tahap pertama Insus sebesar Rp825 juta
Pembayaran insentif Pelatkab dan Pelatda PON sebesar Rp970 juta
Dana Operasional Cabang Olahraga (DOP) sebesar Rp1,2 miliar. (eko/vry)