Komitmen Pemerataan Pembangunan, Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Revisi RPJMD

Komitmen Pemerataan Pembangunan, Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Revisi RPJMD
Aa Umbara Sutisna Bupati Bandung Barat dan Hengki Kurniawan Wakil Bupati Bandung Barat.
0 Komentar

Meski demikian menurutnya, pemerintah daerah berupaya agar aktivitas sosial ekonomi dapat tetap berjalan, tetapi juga tetap mengutamakan keamanan dan kesehatan masyarakat. Sementara, pariwisata dan pabrik yang sebagian besar saat ini operasionalnya dibatasi maka ke depan dimungkinkan berproduksi dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Ia pun mengakui akibat serangan pandemi Covid-19 yang telah menghambat pembangunan di KBB. “Akibat Covid-19 ini, banyak pembangunan yang terhambat. Banyak anggaran ditarik lagi oleh provinsi, DAK dari pusat juga tidak turun, terus lagi PAD menurun. Tahun ini kita tidak bisa berkerja secara maksimal,” kata Aa Umbara.
“Kondisi ini terjadi bukan hanya di KBB saja. Tentu, saya sangat berharap di tahun ke tiga semua program kerja yang sudah tertuang di RPJMD bisa terealisasi. Insya Allah mulai 2021 kita bisa mulai start lagi,” tambahnya.

Meski demikian Aa Umbara tak patah arang. Dia mengaku tetap optimis dan siap dengan menunjukkan wujud legacy (produk unggulan) selama berada pemerintahannya.

Baca Juga:Angka Terpapar Covid-19 di Karawang Makin Tinggi, Pemkab Masih Enggan Berlakukan PSBBRonaldo Positif Corona, Dibebaskan dari Tugas Timnas

Adapun politisi Nasdem ini menyebut selama dua tahun kepemimpinannya beberapa progres pembangunan sudah mulai tampak. “Tahun ini kita masih bisa membangun pasar Tagog Padalarang. Gedung dewan juga masih bisa dibangun. Ada juga rencana pembangunan flyover simpang Padalarang, pengerjaan jalan lingkar selatan dan jalan Cisarua-Cikalongwetan. Itu semua masih bisa kita bangun. Proyek-proyek monumental di KBB Insya Allahmasih bisa kita bangun,” bebernya.

Tidak hanya itu, mantan Ketua DPRD KBB dua periode ini juga mengemukakan bentuk keberhasilan lain di dua tahun pemerintahannya. Seperti di bidang kesehatan misalnya, ia mengatakan rumah sakit umum daerah dan puskesmas di KBB yang kini status pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk keberhasilan KBB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Selama 13 tahun kita menunggu, akhirnya KBB bisa mendapatkan WTP. Ini wajib kita syukuri. Insya Allah setelah Covid-19 ini berakhir, semua bisa direalisasikan, termasuk parogram prioritas yang lainnya untuk masyarakat.” ujarnya.

Lebih lanjut Aa Umbara mengatakan, bahwa pemerintahannya siap menujukan komitmen terhadap pemerataan yang didukung oleh program-program pemerintah yang relevan. “Pembangunan kewilayahan untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan, tentu itu juga menjadi agenda prioritas kita,” ucapnya.(adv/sep/hba)

Laman:

1 2 3
0 Komentar