Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, penulis memiliki beberapa catatan terhadap pemerintah kabupaten Subang yang saat ini dinakhodai oleh Haji Ruhimat bersama Agus Masykur tersebut. Pertama, nilai – nilai integritas, kapabilitas serta independensi nampaknya belum dipegang teguh oleh Pemkab Subang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintah daerah terkesan tunduk pada pihak – pihak tertentu yang disinyalir memiliki andil besar dalam mengantarkan Haji Ruhimat sebagai orang nomor satu di kabupaten Subang. Sikap semacam ini pun pada akhirnya akan mengorbankan nilai – nilai profesionalisme dan kejujuran yang semestinya dipegang teguh dalam rangka menunaikan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
Kedua, adanya asumsi yang menyatakan bahwa pemerintahan saat ini tak bisa dilepaskan dari bayang – bayang penguasa masa lalu yang terbukti bermasalah nampaknya tak bisa dihindarkan. Kesan tersebut terlihat jelas terutama dalam berbagai kebijakan terutama yang berkaitan dengan penempatan para personil di lingkungan Pemda. “Prestasi” kabupaten Subang yang telah mengantarkan tiga kepala daerahnya secara berturut – turut menjadi tahanan KPK nyatanya tidak dijadikan pelajaran oleh Pemkab Subang saat ini untuk melakukan perbaikan secara sungguh – sungguh. Alih – alih mengurangi “polusi” di jajaran pemerintahan, Pemkab Subang justru menyediakan karpet merah kepada mereka yang berkali – kali berbuat kerusakan di daerah yang kita cintai ini.
Ketiga, kisruh terkait seleksi pimpinan BUMD sebagaimana dijelaskan oleh penulis di atas menunjukkan kesan bahwa Bupati cenderung ingin mencari aman dengan tunduk pada keinginan pihak – pihak tertentu. Sikap semacam ini patut kita sayangkan karena pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan masyarakat Subang. Padahal, seorang pemimpin seyogyanya berani mengambil resiko atas kebijakan yang diambilnya selama hal tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Seorang pemimpin tidak selayaknya takut kepada pihak – pihak yang menggunakan cara barbar dalam memaksakan kehendaknya.
Baca Juga:PKB Tidak Setuju Relokasi, Bukan Solusi Atasi Bencana BanjirPolres Karawang Tanam 8.700 Pohon
Berdasarkan gambaran di atas, penulis menghimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Subang terpilih untuk bekerja secara (lebih) professional di tahun – tahun berikutnya. Kepentingan warga Subang terlalu berharga untuk dikorbankan demi kepentingan politik semata. Kesejahteraan warga hendaknya benar – benar dikedepankan sebagai bentuk tanggungjawab moral yang melekat pada jabatan yang dipegangnya. Dengan begitu, Subang Jawara pun dapat benar – benar direalisasikan dan tidak hanya sekedar jargon semata. (*)