Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, agribisnis bisa menyerap 195.843 pekerja setiap tahun, sementara pariwisata sebesar 3.333 pekerja, sektor manufaktur menyerap 575.000 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, tenaga kesehatan 6.018 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265 orang.
Disisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan kondisi pendidikan vokasi. Pertama, dari segi perencanaan pendidikan vokasi. Misalnya dengan mengkaji ulang prioritas bidang atau sektor pendidikan vokasi yang harus digarap segera dan mana yang bisa ditunda.
Kemudian, merencanakan jumlah siswa/mahasiswa vokasi yang akan dididik setiap tahun, merencanakan jumlah lulusan vokasi setiap tahun, jumlah guru/dosen/tenaga ahli/praktisi vokasi yang dibutuhkan untuk mendidik dan melatih siswa/mahasiswa tersebut.
Baca Juga:New Scoopy 2019 Berikan Kesan Stylish dan SportyLima Ketua TP PKK Desa Dilantik
Kedua, masalah kurikulum pendidikan vokasi di sekolah/akademi. Apakah telah sesuai dengan standar pendidikan nasional? Misalnya standar kompetensi lulusan, standar proses kegiatan belajar dan mengajar, standar guru/dosen, standar isi (sumber belajar), dan lainnya.
Termasuk dalam bagian ini adalah proporsi pendidikan dan pelatihan, apakah sudah tepat, apakah pemagangan selama ini sudah berjalan dengan baik dan proporsional. Merujuk sistem pendidikan vokasi di negara lain yang telah berhasil seperti di Jerman, berlaku dual system yaitu berupaya mewujudkan ‘siswa yang mempunyai kompetensi bertindak’.
Sistem yang diterapkan adalah 50% siswa/mahasiswa belajar di sekolah/akademi dan 50% praktek di industri. Adapun ijazah ujian akhirnya berupa Sertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan bukan oleh sekolah, melainkan oleh IHK (Kamar Dagang dan Industri Jerman).
Dengan sistem ini diharapkan para siswa/mahasiswa sangat siap untuk bekerja ketika lulus. Sangat ditekankan bahwa di sekolah/akademi vokasi juga disediakan seluruh prasarana/peralatan untuk kerja pratikum dengan kondisi yang sangat mirip dengan dunia usaha dan industri industri yang akan dimasukinya.
Ketiga, memperkuat dukungan pemerintah dari sisi fiskal terhadap dunia pendidikan, khususnya vokasi.
Pemerintah sebenarnya sedang menggodok jenis dukungan fiskal yang spesifik untuk pengembangan pendidikan secara umum. Dari sisi belanja negara, telah disediakan dana sebanyak 20% dari APBN setiap tahun. Khusus tahun anggaran 2019 mencapai Rp487,9 triliun.
Dana pendidikan tersebut disalurkan pemerintah melalui kementerian dan lembaga negara. Selain itu berupa transfer ke daerah melalui pemerintah provinsi/kabupaten/kota.