SUBANG-Kabupaten Subang memiliki 15 Pasar tradisional yang dibangun dan dikelola pemerintah daerah. Rencana ke depan, akan banyak pasar tradisional yang dibangun dan dikelola pihak swasta dengan mekanisme MoU.
Pasalnya, pembangunan dan pengelolaan pihak swasta untuk pasar lebih menjanjikan, termasuk dalam sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibandingkan pasar tradisional oleh pemerintah daerah.
Kepala DKUPP Kabupaten Subang, H Dadang Kurnianudin mengatakan, DKUPP sudah melakukan evaluasi termasuk akan melakukan uji visibiliti study. “Dalam waktu dekat, kita akan melakukan kajian mengenai hal tersebut. Mengapa pasar tradisional ketika dikelola oleh pihak ketiga lebih menghasilkan PAD,” katanya.
Baca Juga:Ngeri!! Rajia Lapas Subang, Petugas Temukan Kabel Hingga Senjata TajamHingga Bulan September Serapan Anggaran Baru 50 Persen, Wabup: Jangan Main-Main
Dijelaskan Dadang, dalam kajian tersebut, Dadang menuturkan, akan menggandeng ahli ekonomi. Apakah perbandingan antara pengelolaan pihak ketiga dengan pemerintah daerah apakah dari manajemennya, SDM nya, fisik bangunannya atau malah dari produk yang dijual di pasar tradisional tersebut. Barulah nanti akan ada kesimpulan dari perbandingan tersebut. “Berbagai metoda akan dilakukan, untuk kajian tersebut,” katanya.
Jika dilihat seperti pasar modern Purwadadi yang sudah dibangun pihak ketiga, cenderung berhasil meningkatkan PAD. “Akan dicoba juga ke depannya, untuk pembangunan Pasar Inpres Pagaden dan pasar tradisional Ciasem rencananya akan dibangun pihak ketiga,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengelola 15 pasar tradisional, sedangkan yang dikelola oleh pihak ketiga baru Pasar purwadadi. “Baru satu kan yang dikelola pihak swasta, yaitu Pasar Modern Purwadadi,” katanya.
Sementara itu, warga Cenderawasih, Subang Toto Rusnali (41) mengatakan, pasar yang dikelola pihak swasta cenderung lebih bersih, aman dan nyaman. “Lebih nyaman. Contohnya, saya pernah ke pasar modern Purwadadi,” ungkapnya.
PAD 15 pasar tradisional Kabupaten Subang ditargetkan Rp2,3 miliar, namun saat ini baru mencapai 40 persen.(ygo/vry)