Hal lain yang juga perlu diperjuangkan oleh para wakil rakyat adalah terjangkaunya harga – harga kebutuhan pokok. Tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat merupakan salah satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kenaikan harga barang pokok (secara signifikan) yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat membuat daya beli mereka semakin menurun. Tidak hanya itu, kenaikan tarif listrik serta Bahan Bakar Minyak (BBM) diluar kewajaran juga pada akhirnya mengakibatkan ekonomi masyarakat kian terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran para wakil rakyat dalam rangka melakukan koreksi terhadap kebijakan lembaga eksekutif sangatlah diharapkan.
Demikian halnya dalam bidang kesehatan, seorang wakil rakyat yang benar – benar mewakili kepentingan rakyat hendaknya mampu mendorong lembaga eksekutif untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kondisi kesehatan masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas mereka saat menjalankan aktivitasnya. Oleh karenanya, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan akibat besarnya tunggakan BPJS kepada pihak rumah sakit sudah selayaknya dijadikan pelajaran oleh para wakil rakyat terpilih untuk mengawasi kinerja lembaga eksekutif agar bekerja lebih baik lagi.
Selain ekonomi dan kesehatan, pengawasan kinerja eksekutif di bidang pendidikan juga menjadi bagian penting dari kiprah anggota dewan di tengah masyarakat. Keberpihakan anggaran demi terwujudnya kemudahan akses terhadap pendidikan yang berkualitas perlu terus disuarakan oleh para wakil rakyat. Kita tentu tidak ingin putra – putri terbaik bangsa ini harus layu sebelum berkembang hanya karena ketidakmampuan orangtua untuk menyekolahkan anak – anak mereka. Ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara – negara lainnya sejatinya hanya dapat dikejar dengan senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya. Adapun hadirnya lembaga – lembaga pendidikan yang berkualitas dengan “harga” yang relatif terjangkau hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan DPR daerah benar – benar mempunyai political will yang kuat serta kesamaan visi dalam melayani kepentingan rakyat.