“Dari 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim termasuk hakim konstitusi, serta 8 komisioner dari lembaga seperti KPU, KPPU, dan KY. Selain itu, terdapat 415 dari sektor swasta dan 363 dari kalangan birokrat,” jelasnya.
Meskipun begitu banyak pejabat yang telah dipenjara, Jokowi menekankan bahwa hal ini tidak cukup untuk menghentikan praktik korupsi. Menurutnya, tindak pidana korupsi masih terjadi hingga saat ini.