Menurutnya, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai prosedur pertanahan agar tidak timbul kesalahpahaman yang berujung pada tudingan sepihak kepada BPN. “Mohon juga agar disosialisasikan ke masyarakat bahwa pengurusan tanah ini tidak semata-mata urusan BPN. Ada proses administrasi dari bawah yang harus dipenuhi. Jadi mari kita bekerja sama, jangan saling menyalahkan,” tutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI. (LS/FA)
Bersama Menteri Nusron Kunjungi Sulawesi Tenggara, DPR RI Ajak Tuntaskan Masalah
