Lebih lanjut, Albert meminta Pemerintah Daerah Subang untuk segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas pemerintahan agar persoalan kelangkaan material dan penyelesaian RTRW dapat segera diatasi.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah segera berkoordinasi atau hiring dengan DPRD Provinsi maupun Gubernur Jawa Barat. Hal ini penting agar ada solusi bersama terkait kelangkaan material dan percepatan penyelesaian RTRW Subang,” tegas Albert.
Menurutnya, jika koordinasi berjalan efektif, Subang akan mampu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alamnya secara optimal, sekaligus memastikan proyek-proyek pembangunan strategis dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:Bahan Material Langka di Subang, Pembangunan Terhambat ? Kemendikdasmen Targetkan Revitalisasi SLB Rampung 100 Persen Akhir Tahun 2025
Sementara itu, Direktur PT Trisakti, Aruman, yang turut hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap langkah DPRD Subang, khususnya Komisi III, yang telah membuka ruang dialog bersama para pelaku usaha penyedia material dan pengelola tambang di wilayah Subang.
Menurut Aruman, saat ini para pelaku usaha memang menghadapi kesulitan akibat minimnya ketersediaan material, sementara di sisi lain banyak lokasi tambang yang ditutup atau belum mendapatkan izin operasional karena keterbatasan regulasi dan belum rampungnya Perda RTRW.
“Kami sangat mengapresiasi peran DPRD, khususnya Komisi III, yang bersedia akan menjadi jembatan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan juga Gubernur Jawa Barat. Kondisi di lapangan memang cukup berat, karena ketersediaan material sangat terbatas dan banyak tambang yang saat ini belum bisa beroperasi,” ujarnya saat diwawancara Pasundan Ekspres.
Ia berharap hasil audiensi ini dapat menghasilkan solusi konkret yang memungkinkan ketersediaan material konstruksi di Subang kembali stabil tanpa mengabaikan aturan lingkungan dan tata ruang.
“Kami berharap ada jalan tengah yang bisa mempercepat proses perizinan, namun tetap memperhatikan aturan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan dukungan DPRD dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kami optimistis pembangunan di Subang bisa kembali ngabret,” tutupnya. (cdp)