“Anak 10 tahun bisa memilih bunuh diri dan menulis surat kepada ibunya, ibu saya pergi dulu, ibu tidak perlu bersedih. Harga buku itu berapa? 10 Ribu. 10 ribu itu berapa per mil dari Rp17 triliun yang disumbangkan Prabowo kepada Donald Trump,” singgungnya
Rocky lantas menyindir kepekaan Prabowo dan etos kerja Republik. Sehingga, lanjut Rocky, apa yang dilakukan YBS di NTT merupakan tindakan rasional meski harus merelakan nyawanya.
“Apakah prabowo punya etos republikanisme atau anak 10 tahun yang memilih secara rasional untuk bunuh diri itu tindakan rasional yang sangat dewasa walaupun dengan konsekuensi yang secara psikologis kita perlu periksa,” ucapnya.
Ironi di Negara Republik
Baca Juga:Istana Klaim Gerakan Gentengisasi Prabowo demi Kebersihan dan Daya Tarik WisataPramono Larang Rumah Baru Pakai Atap Seng, Dukung Gentengisasi Prabowo
Rocky menilai peristiwa YBS di Ngada mengindikasikan ada yang tak beres dalam urusan Republik.
“Tapi dia memilih untuk dia mau pergi, tanpa ragu dia putuskan hidup saya harus saya hentikan supaya hidup ibu saya berlanjut, supaya hidup lima adiknya berlanjut, supaya hidup kecamatan itu berlanjut, supaya hidup kabupaten di NTT berlanjut. Supaya publik mengerti bahwa ada yang enggak beres dengan urusan Republik,” tegasnya.
Untuk diketahui, YBS Asal Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, ditemukan tewas bunuh diri dengan meninggalkan secarik kertas. Usut punya usut, YBS memilih mengakhiri hidupnya karena ketidakmampuan sang Ibu membelikan buku tulis dan pena atau pulpen.
Hal ini lantas menyita perhatian publik dan kecaman masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kejadian tewasnya siswa kelas IV sekolah dasar (SD) yang diduga mengakhiri diri karena tak mampu membeli alat tulis, menjadi teguran keras kepada pemerintah. Khususnya dalam dunia pendidikan.
Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Tragedi ini bukan sekadar kabar duka, melainkan alarm keras bagi negara dan masyarakat. Peristiwa yang sangat menyayat hati dan tidak bisa diterima di negara mana pun,” katanya dalam komfirmasinya, Rabu, 4 Febuari 2026.
Ia menegaskan, pendidikan anak seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi serta dilindungi.