PASUNDANEKSPRES.CO – Sejumlah pihak mengkritik iuran Rp16,9 triliun untuk Board of Peace, termasuk kewajiban Indonesia untuk membayar.
Mantan Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda menjelaskan bahwa iuran sebesar iuran yang sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,9 triliun untuk masuk ke dewan perdamaian dunia atau board of peace (BoP) akan digunakan untuk membantu rakyat Palestina.
Hasan mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai waktu penyaluran kontribusi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa esensi sumbangan Indonesia merupakan wujud nyata kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Baca Juga:Persib Bandung Gelar Doa Bersama, Sambut Ramadhan dan Siapkan Mental Menuju Juara serta Hadapi ACL 2UNICEF Apresiasi Program MBG Pemerintah Indonesia, Dinilai Perkuat Masa Depan Anak Papua
“Wujud sumbangan kita adalah bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Dengan sumbangan itu, kita menunjukkan kepedulian nyata terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 4 Februari 2026.
Lebih lanjut, ia menjelaskan soal perbentukan badan BoP tersebut yang tidak melibatkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Menurutnya, proses penyelesaian konflik di luar kerangka PBB bukanlah hal baru dalam sejarah hubungan internasional.
“Saya memberikan contoh bahwa dalam sejarah PBB sejak awalnya banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda pada tahun ’49 itu sesungguhnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMB dengan menekan Belanda; kalau-kalau tidak Belanda mau berunding maka bantuan ekonomi, khususnya Marshall Plan, akan dicabut,” ujar dia.
Karena itu, ia meminta publik tidak menafsirkan BoP secara negatif.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa proses di luar kerangka PBB itu harus ditafsirkan secara negatif, sepanjang proses tersebut menghasilkan sesuatu yang positif,” imbuhnya.
Hasan menilai proses Board of Peace masih berada pada tahap awal sehingga publik diharapkan tidak tergesa-gesa memberikan penilaian, terlebih jika hanya berdasarkan informasi yang belum utuh.
Ia menyebut pertemuan yang digelar telah memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai Board of Peace, termasuk ruang bagi negara anggota untuk menentukan program yang akan didukung.
Baca Juga:Kemenkeu dan Komisi XI DPR Bahas Revisi UU P2SK, Purbaya: Sektor Keuangan Jadi Kunci Pertumbuhan EkonomiSiswa SD di NTT Tewas Karena Tak Mampu Beli Alat Tulis, DPR Soroti Sistem Pendidikan: Ini Alarm Keras!
“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak tergantung pada bagaimana proses ini nanti perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” jelasnya.