Meski pemerintah menyiapkan stimulus, ancaman inflasi, kenaikan PPN 12% yang hanya diberlakukan untuk barang mewah tertentu, serta tingginya utang dinilai meningkatkan risiko resesi, meskipun fundamental sektor keuangan masih dianggap kokoh.
Untungnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kenaikan tarif PPN 12% secara umum yang sebelumnya direncanakan berlaku 1 Januari 2025. PPN 12% kini hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah tertentu (objek PPnBM).
Poin penting dalam krisis ekonomi kita terletak pada risiko energi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pemerintah masih optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4–5,6%.
Baca Juga:Investasi Karawang Melonjak, Lippoland Perkuat Kawasan Lewat Pengembangan Lippo KarawangKetua Komisi III DPRD Subang Soroti Kandang Ayam BUMDes Ciasem Baru: Miris, Berada di Tengah Permukiman
Dari krisis global ini pula muncul sentimen pasar. Terjadi penurunan peringkat kredit oleh lembaga terkait, namun OJK menegaskan bahwa fundamental keuangan tetap kokoh.
Dalam situasi ini, kehati-hatian dalam kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk menghindari perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Efisiensi anggaran dalam negeri yang dilakukan pemerintahan Prabowo ditegaskan mampu menghemat sekitar Rp305 triliun pada tahun anggaran 2025–2026.
Banyak pihak menilai bahwa ekonomi global sedang mengalami tekanan. Daya beli masyarakat menurun, dan semakin banyak masyarakat yang mengandalkan tabungan.
Ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih. Begitu pun daya beli masyarakat kita. Secara nasional, program mercusuar seperti makan bergizi gratis harus tetap berjalan dan terus dievaluasi demi menyukseskan program prioritas nasional Prabowo–Gibran.
Delapan misi Asta Cita berfokus pada penguatan ideologi dan HAM, kemandirian bangsa (pangan, energi, ekonomi), penciptaan lapangan kerja, pengembangan SDM dan kesetaraan, hilirisasi industri, pemerataan ekonomi berbasis desa, reformasi hukum dan birokrasi, serta kehidupan harmonis dan toleransi.
Program prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan energi, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus berjalan meski diwarnai berbagai pro dan kontra di lapangan. Program ini memerlukan pengawasan ketat agar tujuan Asta Cita benar-benar terwujud dan memberi manfaat bagi rakyat.
Baca Juga:Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari INDOPOSCO atas Diseminasi Strategi Komunikasi yang Paling MasifGelar Rakor Pelaksanaan ILASPP, Menteri Nusron Ingin Perbanyak Peta 1:5.000 untuk Percepat Penyusunan RDTR
Lalu bagaimana kondisi kita di daerah? Pemerintah daerah harus memutar otak, berpikir cerdas agar pembangunan tetap berjalan, serta mampu menggali potensi asli daerah tanpa memberatkan masyarakat dan tetap berkeadilan sosial.
Secara global, nasional, dan lokal, dampak ekonomi juga menyeret industri media. Perusahaan pers harus mengencangkan ikat pinggang dan terus berinovasi agar tetap eksis.