PASUNDANEKSPRES.CO – Kebijakan kerja jarak jauh atau work from home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal 2026 dinilai membawa dampak positif.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melihat sistem ini mampu berjalan efektif tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga:Purbaya Kaget Gaji Pegawai Pajak Lebih Tinggi, Soroti Kesenjangan di KemenkeuPendapatan Pajak Kendaraan Jabar Naik 300 Persen: Dedi Mulyadi Janjikan Perbaikan Jalan dan PJU
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga minyak global akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Dalam praktiknya, Dedi menilai pelaksanaan WFH tidak menimbulkan kendala berarti, terutama dalam urusan administrasi pemerintahan.
Kinerja birokrasi tetap berjalan, bahkan realisasi belanja anggaran daerah dinilai tetap berada pada jalur optimal.
“Efektif. Ya, lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja,” ujarnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).
Ia juga menyoroti dampak langsung dari berkurangnya mobilitas pegawai selama kebijakan ini berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh terhadap penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan.
“Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang. Kita kan sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu semua,” kata Dedi.
Baca Juga:Berendam di Kaki Gunung Tangkuban Perahu Jadi Favorit, 10 Ribu Wisatawan Padati Sari Ater SubangSoal Purbaya Pangkas Rp40 T Program MBG, BGN: Semua Kementerian Memang Diminta Efisiensi
Selain itu, kebijakan tersebut turut mendorong efisiensi pengeluaran rutin pemerintah daerah. Biaya operasional yang sebelumnya cukup besar, terutama untuk transportasi, kini menjadi lebih rendah.
“Berdampak pada itu, pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, kan itu sudah lama BBM-nya menurun,” pungkasnya.
WFH Kamis-Jumat dan Situasional
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemprov Jabar sebenarnya telah diberlakukan sejak beberapa bulan terakhir.
Kebijakan ini merujuk pada arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“WFH di Jabar kan sudah berjalan. Selama ini kita bisa menurunkan anggaran listrik, penggunaan internet, kemudian penggunaan telepon, air, itu kan dari WFH. Kita kan sudah,” ujar Dedi, Sabtu (21/3/2026).
Dalam pelaksanaannya, pola kerja ASN di Jawa Barat diatur dengan sistem kombinasi antara kerja dari kantor dan WFH dalam satu pekan. Skema tersebut tidak dibuat kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).