PASUNDANEKSPRES.CO – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah haji dari potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.
Di tengah dinamika global yang memicu penyesuaian sejumlah komponen biaya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf memastikan bahwa tambahan beban tidak akan dialihkan kepada jemaah.
Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah kekhawatiran publik terkait potensi kenaikan ongkos haji akibat tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga transportasi dan situasi geopolitik dunia.
Baca Juga:Ikuti Arahan Pusat, ASN Bekasi Siap-siap WFH Setiap JumatSekda Uus Sebut Pegawai DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak untuk Konten Promosi
Pemerintah, kata Menhaj, telah mengambil sikap tegas untuk menanggung setiap penyesuaian yang muncul demi menjaga keterjangkauan ibadah bagi masyarakat.
“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, dinamika global memang tidak bisa dihindari dan berdampak langsung pada aspek operasional penyelenggaraan haji.
Salah satu komponen yang mengalami tekanan adalah biaya penerbangan, menyusul permintaan penyesuaian harga dari maskapai.
Pada akhir Maret 2026, maskapai nasional Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga tiket penerbangan haji, yang kemudian diikuti oleh Saudi Airlines sehari setelahnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang harus dibayar oleh jemaah.
“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya.
Baca Juga:Puskesmas Jatinunggal Diduga Tak Pinjamkan Ambulans ke Korban Laka, Kadinkes Sumedang Minta MaafTanggapi Seruan Saiful Mujani Gulingkan Prabowo Begini Respon Fahri Hamzah
Langkah ini mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin keberlangsungan ibadah haji yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek biaya, tetapi juga tetap menempatkan keselamatan dan keamanan jemaah sebagai prioritas utama.
Di sisi lain, Irfan Yusuf juga menyampaikan optimisme terhadap kondisi global yang mulai membaik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, meredanya ketegangan geopolitik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.