Bapak Pontang-Panting, Rakyat Sekarat

Bapak Pontang-Panting, Rakyat Sekarat
0 Komentar

Sedangkan dalam Islam matinya satu nyawa sangatlah berarti. “… barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya …” ( QS. al- Maidah: 32).

Jelas, ada kewajiban untuk memelihara nyawa setiap orang. Artinya ada jaminan untuk sehat jika ada yang sakit, jaminan kenyang jika ada yang lapar, jaminan pendidikan jika ada yang tak berilmu, jaminan keamanan jika ada yang mendapat ancaman dan kehilangan rasa aman. Kepada siapa dijaminkan semua itu, tentulah kepada penguasa sebuah negeri. Maka, penguasa tersebut harus memiliki sebuah metode dalam rangka memastikan jaminan itu terus ada dan diterima oleh rakyat individu per individu.

Wacana perpanjangan PPKM darurat ini hingga Agustus memang meresahkan. Sebab, setiap kali sebuah kebijakan diresmikan, maka setiap kali pula rakyat harus menanggung sendiri kesulitannya, semakin hari, pemerintah mengaku pontang-panting, rakyat lebih-lebih lagi, bahkan tak tahu lagi harus bagaimana kecuali menunggu giliran mati.

Baca Juga:Satgas dan Aparat Kewilayahan Diminta Berperan Aktif Tangani Warga yang IsomanMenggalakan Publikasi melalui Workshop

Rumah sakit oveload, mereka yang isoman malah menjemput ajal sebab minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia, di tengah kekalutan ini, masih saja ada oknum yang tega melakukan menimbun (Ihtikar). Tabung oksigen langka, obat-obatan juga seringkalinya kehabisan, belum lagi dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang minim, sehingga memaksa rakyat tetap berada di luar, semua agar bisa tetap bertahan hidup.

Kejinya, masih saja rakyat menjadi tersangka ledakan Covid sebab mereka tak patuh mengenakan masker dan tidak jaga jarak. Sudahkah maksimal upaya penguasa menjamin urusan rakyatnya? PPKM darurat faktanya hanyalah ganti istilah bukan ganti strategi penanganan. Tak ada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok dari negara, jelas rakyat akan keluar rumah dan “melanggar” aturan pemerintah. Inilah mengapa rakyat dikatakan tak bisa patuh aturan.

Tak semua individu rakyat punya simpanan harta melimpah, gelombang PHK masih terus terjadi, sedangkan lowongan pekerjaan langka, jikapun ada itu ada katagori buruh. Berbagai tes Covid berbayar, termasuk vaksin. Demikian pula dengan kebutuhan sehari-hari.

0 Komentar