Dinsos Jabar Diminta Revisi Data Kuota Bansos

Dinsos Jabar Diminta Revisi Data Kuota Bansos
SERAHKAN BANTUAN: Camat Pusakanagara Drs Muhamad Rudi secara simbolis menyerahkan ke Kepala Desa Mundusari Carban Ginanjar. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

Khawatir Gejolak Penyaluran Ditunda

SUBANG-Soal pengurangan jumlah penerima manfaat bansos, Apdesi Kabupaten Subang meminta penangguhan penyaluran Bansos Provinsi Jawa Barat sebelum adanya revisi data kuota bansos.

Hal ini diutarakan Wakil Ketua Apdesi Subang, Uju Juanda ketika dikonfirmasi Pasundan Ekspres usai melakukan Rakor dengan Dinsos Kabupaten Subang.

Uju menyebut, untuk Kabupaten Subang ada penyusutan jumlah kuota Bansos sebesar 79%. Hal ini berakibat pada setiap desa di Kabupaten Subang berkurang. “Ada desa yang kuotanya 500 KK lebih dan bahkan ada juga yang menerima 1 atau 2 KK,” ucap Uju.

Baca Juga:Objek Wisata Ditutup Surat Edaran BupatiPengunjung Toserba Yogya Pamanukan Menurun, Nilai Transaksi Meningkat

Apdesi juga, kata Uji, meminta ada revisi data. Selain itu ia menyayangkan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak memberikan keterangan terlebih dahulu perihal informasi ini. “Kami akui di desa ada data yang double tapi itu dialihkan kepada penerima yang lain melalui Musyawarah Desa dan diberita acarakan. Cuma sayang Provinsi tidak meminta data peralihannya sehingga yang double di coret,” jelasnya.

Sementara itu, khawatir timbul gejolak di masyarakat, sejumlah Kepala Desa di beberapa Kecamatan membuat surat penundaan sementara penyaluran BST Kemensos maupun Bansos Provinsi Jawa Barat. Seperti di Kecamatan Pagaden Barat, Dawuan serta Pusakajaya. Meskipun sebagian lain ada yang telah menyalurkan BST Kemensos Tahap III.
Dari informasi yang dihimpun dilapangan, para Kepala Desa khawatir pengurangan kuota Bansos akan berdampak dan menjadi gejolak di masyarakat. Sebab, ada desa yang mengalami penurunan kuota Bansos Provinsi secara signifikan dari ratusan KK hingga menjadi puluhan KK. Bahkan, juga dari data yang diterima Pasundan Ekspres beberapa desa ada yang hanya mendapat kuota dari 1-10.(ygi/sep)

0 Komentar