Komitmen Pemerataan Pembangunan, Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Revisi RPJMD

Aa Umbara Sutisna Bupati Bandung Barat dan Hengki Kurniawan Wakil Bupati Bandung Barat.

NGAMPRAH-Terbitnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2018-2023 di bawah kepemimpinan Bupati Aa Umbara dan wakilnya Hengki Kurniawan.

Apalagi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan aktifitas perekonomian nasional yang berdampak pada daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah cepat agar program standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat berjalan optimal.

MENINJAU: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat meninjau kesiapan Objek Wisata pada masa AKB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

Perubahan RPJMD KBB 2018-2023 tersebut telah selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan menampung aspirasi dari bawah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di tengah serangan wabah virus korona yang tak kunjung henti hingga saat ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS mengungkapkan, fokus pemerintah saat ini yakni melakukan recovery ekonomi masyarakat pasca wabah korona yang melahirkan jumlah warga miskin baru (misbar). “Saat ini kita fokus pada recovery ekonomi, karena kita ketahui banyak miskin baru akibat wabah ini. Kita juga masih menunggu hasil statistik soal pertumbuhan ekonomi, apakah minus 1 atau 2 persen, ekonomi akan kita genjot terus,” kata Asep, Senin (12/10).

Secara teknis, ujar Asep, RPJMD ini sangat layak utuk direvisi dengan menggelar kembali dari awal kegiatan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui uji publik dengan menjaring aspirasi yang belum tertampung di tengah wabah ini. “Dengan adanya revisi RPJMD, kegiatan musrenbang kita gelar lagi dari awal melalui uji publik dan menjaring aspirasi masyarakat. November ini memang sedang merancang anggaran untuk perubahan 2020, anggaran 2021 hingga 2022,” katanya.

TINJAU LOKASI: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, saat meninjau lokasi pelebaran jalan di Pasirlangu Kecamatan Cisarua, kemarin.

Sesuai aturan, ujar Asep, revisi RPJMD diperbolehkan sebelum masa kepemimpinan belum tercapai di waktu 2,5 tahun. Hal itu juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD bisa dilakukan. Adapun perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Sehingga harapannya, melalui revisi ini segala program SKPD yang tidak bermanfaat dapat direvisi dengan baik untuk pemulihan ekonomi masyarkat. Seperti halnya soal standar pelayanan mimal (SPM) yang menjadi hak rakyat atau merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan beberapa program lainnya.

“Contoh di bidang pendidikan, para siswa PAUD harus menemerima fasilitas buku tulis yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya di kesehatan, anak yang masih dalam kandungan wajib mendapat pemeriksaan selama 4 kali serta melahirkan di fasilitas kesehatan (faskes) secara gratis melalui program jampersal yang disedikan pemerintah,” kata Asep seraya menyebutkan untuk di bidang PUPR ada SPM soal penyediaan air bersih yang layak dikonsumsi bagi masyarakat.

PENYEMAIAN: Buruh tani bersama naggota TNI melakukan penyemaian bibit sayuran di lahan milik Pemkab Bandung Barat dalam rangka pemberdayaan buruh tani yang terdampak pandemi Covid-19.

Disinggung apakah program infrastruktur masih penting di tengah wabah, Asep memastikan untuk pengerjaan infrastruktur akan tetap berjalan sebagai upaya membangkitkan sektor ekonomi masyarakat. “Apakah dengan jalan yang bagus akan berdampak pada ekonomi masyarakat? Tentu berdampak sehingga pembangunan infrastruktur juga akan menjadi prioritas yang dijalankan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara menyatakan saat ini pihaknya tengah menyusun berbagai skenario pertumbuhan dan pemulihan ekonomi masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah di era normal baru atau adaptasi kehidupan baru (AKB). “Kami sedang merancang strategi agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa pulih kembali, terutama bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan yang baru terkena PHK,” kata Aa Umbara.

Wabah covid-19 selama ini tidak hanya mengancam nyawa masyarakat, itu juga sangat berdampak pada melesunya ekonomi di semua lini sektoral. Aa Umbara menyebut, beberapa sektor ekonomi seperti di bidang industri, pariwisata, pertanian, dan peternakan sulit bergerak selama pandemi korona. “Tidak sedikit masyarakat dari berbagai profesi terdampak secara ekonomi. Buruh misalnya, di KBB sudah ribuan yang terkena PHK. Di era normal baru, kita ingin ekonomi masyarakat kembali pulih,” tuturnya.

Meski demikian menurutnya, pemerintah daerah berupaya agar aktivitas sosial ekonomi dapat tetap berjalan, tetapi juga tetap mengutamakan keamanan dan kesehatan masyarakat. Sementara, pariwisata dan pabrik yang sebagian besar saat ini operasionalnya dibatasi maka ke depan dimungkinkan berproduksi dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Ia pun mengakui akibat serangan pandemi Covid-19 yang telah menghambat pembangunan di KBB. “Akibat Covid-19 ini, banyak pembangunan yang terhambat. Banyak anggaran ditarik lagi oleh provinsi, DAK dari pusat juga tidak turun, terus lagi PAD menurun. Tahun ini kita tidak bisa berkerja secara maksimal,” kata Aa Umbara.
“Kondisi ini terjadi bukan hanya di KBB saja. Tentu, saya sangat berharap di tahun ke tiga semua program kerja yang sudah tertuang di RPJMD bisa terealisasi. Insya Allah mulai 2021 kita bisa mulai start lagi,” tambahnya.

Meski demikian Aa Umbara tak patah arang. Dia mengaku tetap optimis dan siap dengan menunjukkan wujud legacy (produk unggulan) selama berada pemerintahannya.

Adapun politisi Nasdem ini menyebut selama dua tahun kepemimpinannya beberapa progres pembangunan sudah mulai tampak. “Tahun ini kita masih bisa membangun pasar Tagog Padalarang. Gedung dewan juga masih bisa dibangun. Ada juga rencana pembangunan flyover simpang Padalarang, pengerjaan jalan lingkar selatan dan jalan Cisarua-Cikalongwetan. Itu semua masih bisa kita bangun. Proyek-proyek monumental di KBB Insya Allahmasih bisa kita bangun,” bebernya.

Tidak hanya itu, mantan Ketua DPRD KBB dua periode ini juga mengemukakan bentuk keberhasilan lain di dua tahun pemerintahannya. Seperti di bidang kesehatan misalnya, ia mengatakan rumah sakit umum daerah dan puskesmas di KBB yang kini status pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk keberhasilan KBB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Selama 13 tahun kita menunggu, akhirnya KBB bisa mendapatkan WTP. Ini wajib kita syukuri. Insya Allah setelah Covid-19 ini berakhir, semua bisa direalisasikan, termasuk parogram prioritas yang lainnya untuk masyarakat.” ujarnya.

Lebih lanjut Aa Umbara mengatakan, bahwa pemerintahannya siap menujukan komitmen terhadap pemerataan yang didukung oleh program-program pemerintah yang relevan. “Pembangunan kewilayahan untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan, tentu itu juga menjadi agenda prioritas kita,” ucapnya.(adv/sep/hba)