Komitmen Pemerataan Pembangunan, Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Revisi RPJMD

Aa Umbara Sutisna Bupati Bandung Barat dan Hengki Kurniawan Wakil Bupati Bandung Barat.

NGAMPRAH-Terbitnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2018-2023 di bawah kepemimpinan Bupati Aa Umbara dan wakilnya Hengki Kurniawan.

Apalagi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan aktifitas perekonomian nasional yang berdampak pada daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah cepat agar program standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat berjalan optimal.

MENINJAU: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat meninjau kesiapan Objek Wisata pada masa AKB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

Perubahan RPJMD KBB 2018-2023 tersebut telah selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan menampung aspirasi dari bawah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di tengah serangan wabah virus korona yang tak kunjung henti hingga saat ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS mengungkapkan, fokus pemerintah saat ini yakni melakukan recovery ekonomi masyarakat pasca wabah korona yang melahirkan jumlah warga miskin baru (misbar). “Saat ini kita fokus pada recovery ekonomi, karena kita ketahui banyak miskin baru akibat wabah ini. Kita juga masih menunggu hasil statistik soal pertumbuhan ekonomi, apakah minus 1 atau 2 persen, ekonomi akan kita genjot terus,” kata Asep, Senin (12/10).

Secara teknis, ujar Asep, RPJMD ini sangat layak utuk direvisi dengan menggelar kembali dari awal kegiatan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui uji publik dengan menjaring aspirasi yang belum tertampung di tengah wabah ini. “Dengan adanya revisi RPJMD, kegiatan musrenbang kita gelar lagi dari awal melalui uji publik dan menjaring aspirasi masyarakat. November ini memang sedang merancang anggaran untuk perubahan 2020, anggaran 2021 hingga 2022,” katanya.

BACA JUGA:  Uwes dan Wilda Buka Warung Difabel Bersatu
TINJAU LOKASI: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, saat meninjau lokasi pelebaran jalan di Pasirlangu Kecamatan Cisarua, kemarin.

Sesuai aturan, ujar Asep, revisi RPJMD diperbolehkan sebelum masa kepemimpinan belum tercapai di waktu 2,5 tahun. Hal itu juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD bisa dilakukan. Adapun perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Sehingga harapannya, melalui revisi ini segala program SKPD yang tidak bermanfaat dapat direvisi dengan baik untuk pemulihan ekonomi masyarkat. Seperti halnya soal standar pelayanan mimal (SPM) yang menjadi hak rakyat atau merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan beberapa program lainnya.

“Contoh di bidang pendidikan, para siswa PAUD harus menemerima fasilitas buku tulis yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya di kesehatan, anak yang masih dalam kandungan wajib mendapat pemeriksaan selama 4 kali serta melahirkan di fasilitas kesehatan (faskes) secara gratis melalui program jampersal yang disedikan pemerintah,” kata Asep seraya menyebutkan untuk di bidang PUPR ada SPM soal penyediaan air bersih yang layak dikonsumsi bagi masyarakat.