Pemkab Akan Segel Minimarket Langgar Zonasi

LANGGAR ZONASI: Salah satu minimarket di Cisarua yang jaraknya tak jauh dari Pasar Tradisional akan seger disegel Pemkab Bandung Barat. ASEP IMAM MUTAQIN/PASUNDAN EKSPRES

NGAMPRAH–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat akan melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko modern/minimarket yang melanggar zonasi. Hal itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, lokasi pasar modern harus berjarak 1.000 meter dari pasar tradisional atau 500 meter dari kantor pemerintahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, Maman Sulaeman mengatakan Disperindag bersama dengan jajaran Satpol PP akan memberikan bukti tegas dengan melakukan penyegelan terhadap salah satu minimarket baik yang melanggar zonasi maupun terbukti tak mengantongi izin. “Kita sudah ada rencana untuk melakukan penyegelan dalam waktu dekat. Sebagai contoh bahwa yang melanggar harus ditindak,” kata Maman kepada Pasundan Ekspres, belum lama ini.

Dia menyebut jumlah minimarket yang melanggar zonasi mencapai puluhan. Keberadaan minimarket yang melanggar zonasi itu karena berdekatan dengan pasar tradisional. “Mereka harus pindah sebagai bentuk ketegasan dari pemerintah daerah dalam menjalankan aturan Perda. Karena kami catat datanya. Tindakan tegas sudah kami buktikan terhadap beberapa minimarket yang sudah habis izinnya (langgar zonasi) untuk pindah ke tempat lain, seperti di daerah Lembang, Cisarua, Ngamprah karena terbukti melanggar,” ungkapnya.

Bahkan belum lama ini, pihaknya sudah memanggil sejumlah pengusaha minimarket agar mereka bisa mematuhi soal jarak atau zonasi dengan pasar tradisional. Para pengusaha tersebut mengaku siap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda. “Mereka (pengusaha) mau mengikuti aturan dan meminta waktu karena ini pertimbangannya dengan para pegawai. Artinya mereka siap pindah karena kan tempat yang dijadikan minimarket rata-rata mengontrak di rumah warga,” katanya.

Maman juga memastikan, sampai saat ini pihaknya masih memberlakukan moratorium bagi minimarket baru atau tidak mengeluarkan izin baru. Hal itu dilakukan lantaran banyak minimarket lama yang tak mengantongi izin. “Kemarin juga ada beberapa pengajuan minimarket baru tapi saya setop dulu. Saya fokus membenahi ratusan minimarket yang belum punya izin agar diperbaiki terlebih dahulu,” kata Maman seraya menyebutkan total minimarket di Bandung Barat saat ini mencapai angka 318 gerai sementara yang memiliki izin baru 40 gerai versi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP KBB, Ade Zakir mengatakan soal rencana penyegelan minimarket ilegal itu sepenuhnya diserahkan pada kebijakan pimpinan. Sebab, dalam melakukan penyegelan harus atas dasar kepentingan bersama bukan kepentingan sepihak.“Soal penyegelan minimarket itu harus ada kebijakan pimpinan (Bupati). Karena kan dalam penyegelan melibatkan beberapa dinas seperti Disperindag, Satpol PP dan lainnya,” kata Ade kepada Pasundan Ekspres, Senin (4/3).

Dia menjelaskan sejak diberlakukannya moratorium perizinan minimarket di tahun ini, pengajuan izin minimarket pun mendadak sepi. Mulai Januari hingga Maret ini nyaris tak ada satupun pengajuan dari pengusaha untuk berinvestasi di sektor usaha minimarket. “Dua bulan terakhir ini belum ada satu pun yang mengajukan izin untuk minimarket. Saya sudah cek tidak ada,” ungkapnya.

Menurutnya, sepinya pengajuan izin minimarket tak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat soal moratorium minimarket. Dia memandang kebijakan tersebut cukup baik jika untuk kepentingan bersama dalam menertibkan perizinan minimarket yang terus menjamur. “Kalau di dinas kami hanya administrasi saja soal penertiban izin seperti IMB (izin mendirikan bangunan) dan izin lainnya. Untuk teknis dan kajian justru ada di sana (Disperindag),” ujarnya.

Ade menambahkan, jika ke depannya ada pengajuan izin yang masuk, pihaknya belum bisa menerbitkan izin bila tidak ada rekomendasi dari dinas teknis seperti Disperindag. Sehingga pengusaha yang ingin berinvestasi diimbau untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dinas teknis. “Kalau tidak ada kajian atau rekomendasi dari dinas teknis, kita tidak bisa menerbitkan izin. Karena yang tahu teknis seperti ukuran bangunan dan kontruksi bangunan ada di dinas teknis. Kalau sudah terpenuhi syaratnya baru bisa diterbitkan,” pungkasnya.

Pantauan Pasundan Ekspres, banyak ditemukan minimarket berdiri di dekat pasar tradisional dan kantor pemerintahan. Seperti yang berada di Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua. Bahkan jarak diantara dua minimarket yang berbeda pun saling berdekatan nyaris tidak sesuai dengan Perda KBB Nomor 21 Tahun 2011. Padahal, aturannya harus ada beberapa mekanisme yang ditempuh, di antaranya kajian dari Bappeda, kajian amdal dari Dinas Lingkungan Hidup, dan kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan serta izin lainnya. Namun, diduga para pengusaha minimarket yang hanya memegang izin tetangga (HO) serta izin dari desa sudah berani beroperasi. (sep)