Gubernur Revisi Protokol Kesehatan Covid-19 di Pesantren

SUMEDANG – Gubernur Jawa Barat melakukan revisi yang mengatur protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Kalangan pesantren pun mendukung keputusan tersebut.

Sebagai respons atas masukan dari kalangan pesantren, Gubernur Jabar Ridwan Kamil baru – baru ini mengeluarkan Kepgub No:443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar No 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau kesiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Pondok Pesantren Al Falahiyyah Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Rabu (17/6).

Pimpinan Ponpes Al Falahiyyah Kiai I’dad Isti’dad menyatakan, keputusan gubernur dimaksudkan untuk melindungi seluruh penghuni pondok pesantren agar tidak ada klaster COVID-19 di pesantren.

“Kami sangat mendukung Kepgub Jabar terkait AKB di lingkungan pesantren, yang isinya jelas- jelas melindungi anak santri didik kami. Kenapa? Penyakit ini (COVID-19) kan belum ada obatnya sampai hari ini,” ujar I’dad.

Menurut I’dad, obat dan vaksin COVID-19 adalah kesiapan penghuni pesantren menjaga jarak, banyak mencuci tangan pakai sabun, dan hindari  berkumpul. Sementara santri mondok di asrama 24 jam penuh mulai dari tidur, makan, mengaji, dan bergaul dengan teman- temannya.

“Sehingga keputusan gubernur ini jadi pegangan kepada kami untuk membina, mengawasi anak didik saya supaya jangan terkena penyakit COVID-19 ini,” tutur I’dad.

Sejauh pengamatan I’dad, kepgub yang sudah berlaku saat ini akan jadi acuan yang merupakan hasil musyawarah para kiai dan pimpinan ponpes se- Jabar termasuk Al Falahiyyah.

Meski begitu, I’dad akan sangat berhati- hati memulai aktivitas belajar – mengajar. Dari sekitar 500 santri yang terdaftar, kini baru 20 santri yang sudah berada di pondok, itu pun adalah santri ‘murobatoh’, yang menetap dan yang rumahnya di sekitar Sumedang. Sementara santri lainnya akan datang secara bertahap sesuai zona aman COVID-19.

BACA JUGA:  Dinas Perikanan Kabupaten Subang Prioritaskan Bantuan Benih Ikan, Begini Caranya

I’dad akan berterima kasih kepada orang tua dan santri datang ke pondok  dengan berbekal surat sehat atau bebas COVID-19 atau minimal telah mengantongi izin dari petugas berwenang di rumah masing – masing.

“Jangan sampai ada COVID-19 gelombang kedua. Jangan sampai pesantren jadi klaster baru, apalagi santri kami ada dari berbagai daerah bahkan dari luar provinsi Jawa Barat. Jadi ada yang dari zona merah, kuning, biru, hijau, dan lain- lain,” sebutnya.

Untuk itu sebelum santri berdatangan, Al Falahiyyah telah menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan seperti menyediakan alat pelindung seperti masker, disinfektan, hand sanitizer, sarana cuci tangan, hingga mengatur saf salat di masjid/musala pesantren.

“Harus kita jaga anak didik kita, kiai kita, asatid kita, ini sedia payung sebelum hujan, maka SOP (pencegahan) COVID-19 kita sudah siap, masker, hand sanitizer, sarana cuci tangan, sudah kita siapkan semua, ada yang kita beli, ada dari sumbangan, semua sudah siap,” katanya.

Pesantren di wilayah zona biru dan hijau akan mulai diizinkan beoperasi kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait hal tersebut telah diubah menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

“SK Gubernur sudah diubah sesuai aspirasi yang berkembang, walaupun SK yang pertama itu sudah dimusyawarahkan oleh Pak Uu selaku Wakil Gugus Tugas dengan 79 ulama,” ujar Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil, usai rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Emil menegaskan, Pemda Provinsi Jabar akan selalu menentukan kebijakan melalui musyawarah dengan stakeholders terkait, terutama kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

BACA JUGA:  Koridor-koridor Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Negara

“Jadi pada saat (SK) diumumkan ternyata ada dinamika, ya sudah kita akomodasi menjadi perbaikan-perbaikan yang diharapkan,” pungkasnya. (rls)