Cellica Langsung Cek Kesiapan, Dirikan Cek Point, Tutup Akses Keluar Masuk Wilayah

PERSIAPAN: Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana didampingi Sekda H. Acep Jamhuri, Kapolres dan Dandim 0604 meninjau check point di Kepuh, Jalan Lingkar Luar Karawang, Selasa (5/5) siang. AEF SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG – Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyebut tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus yang mematikan ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu Cellica meminta semua pihak untuk melupakan sejenak kepentingan pribadi atau golongan, apalagi kepentingan politik, untuk bersama-sama melawan virus corona.

Menurut Cellica tingkat penyebaran covid-19 di Karawang cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Tercatat kasus positif covid-19 hingga Minggu (3/5) sudah mencapai 119 kasus. Meski tingkat kesembuhan pasien mencapai 53,7 %, namun angka penyebarannya menunjukan grafik tinggi dalam dua hari kebelakang.

“Dalam dua hari pasien positif mencapai 19 kasus, ini kasus paling tinggi yang pernah kita tangani,” kata Cellica.

Cellica mengatakan posisi kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Bekasi dan Jakarta sangat rawan dalam penyebaran covid-19. Terbukti dari banyak kasus yang sudah ditangani berasal dari klaster Jakarta dan Bekasi. “Sementara mereka yang di Jakarta dan Bekasi sering melewati Karawang sehingga kita juga ikut terjangkit,” katanya.

Rupanya penyebaran covid-19 di Kabupaten Karawang menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, langsung mengintruksikan Bupati Cellica agar Karawang bersama dengan Kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat memberlakukan PSBB untuk menekan penyebaran covid-19. Ridwan Kamil mengatakan pelaksanaan PSBB di Bodetabek berhasil menekan penyebaran covid-19.
“Pak Gubernur meminta kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelasanaan PSBB. Pemerintah Provinsi yang mengusulkan ke Kementerian Kesehatan meminta persetujuan PSBB dan sudah disetujui per 1 Mei,” kata Cellica.

Cellica juga menjelaskan PSBB tidak sama dengan Lockdown sehingga masyarakat tidak perlu memandang itu sebagai fenomena menyeramkan. PSBB hanya membatasi sebagaian kegiatan masyarakat, namun tidak menghentikan seluruhnya.

“Masyarakat masih bisa lewat kok sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Yang dibatasi itu misalnya angkutan umum hanya boleh mengangkut penumpang setengahnya saja, tapi tidak menghentikannya,” ujar Cellica.

Di Karawang sendiri, PSBB akan diterapkan di 18 kecamatan yang masuk zona merah. Sementara 12 kecamatan sisanya akan mengikuti pola pembatasan sosialnya disesuaikan dengan kondisi terakhir. “Kalau zona merah kita akan lebih ketat menerapkan PSBB, tapi untuk zona hijau mengikuti perkembangan saja,” tambahnya.

Kegiatan ekonomi di Karawang tetap berjalan saat pelaksanaan PSBB nanti. Hanya saja itu hanya di khususkan untuk pelaku ekonomi yang bergerak disektor primer seperti kebutuhan pangan atau obat-obatan tetap berjalan. “Tapi mereka tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan pelaku usaha lainnya ditutup sementara waktu sampai kita memastikan kondisi sudah aman untuk beraktifitas,” katanya.

Cellica mengatakan dukungan masyarakat dengan disiplin mengikuti aturan pelaksanaan PSBB sangat penting bagi keberhasilan pencegahan covid-19. Masyarakat wajib mengikuti aturan saat PSBB nanti hingga selesai. Jika ada warga masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi tegas. “Sanksinya sedang dibahas ya dan berlaku untuk semua warga tanpa kecuali,” bebernya.

Menurut Cellica selama pemberlakuan PSBB akses masuk menuju dan keluar Karawang akan ditutup. Pemerintah akan mendirikan pos chek point di perbatasan Karawang untuk memeriksa mereka yang akan atau keluar Karawang. “Mereka yang datang atau keluar Karawang harus jelas tujuannya. Kalau meragukan ya kita suruh kembali lagi ketempat awal dia datang,” katanya.

H-1 Pemberlakuan PSBB di Karawang, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana didampingi Sekda H. Acep Jamhuri, Kapolres dan Dandim 0604 meninjau titik pemeriksaan (check point) di Kepuh, Jalan Lingkar Luar Karawang, Selasa (5/5) siang.

Tujuannya untuk melihat kesiapan petugas dalam melakukan pergerakan masyarakat dan pembatasan kepada setiap pengendara.
Bupati mengungkapkan, terdapat sejumlah titik pos pemeriksaan dalam pelaksanaan PSBB di wilayah Karawang. Saat ada orang yang melewati pos itu, petugas akan memeriksa kesehatan dengan mengecek suhu tubuh, kelengkapan pengemudi standar Covid-19, yakni menggunakan masker dan bagi pengemudi motor dianjurkan memakai sarung tangan. Dan bagi para pekerja menunjukan surat tugas.

”Tujuan melakukan peninjauan lokasi ceck point ini adalah untuk memastikan sejauh mana kesiapan petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Satpol-PP, petugas kesehatan dalam pelaksanaan PSBB,” ungkap Bupati.

Kepada petugas, Bupati meminta agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Petugas juga diminta bersikap humanis kepada masyarakat yang melewati wilayah pos pemeriksaan.

”Petugas di lapangan saya minta bersikap humanis. Masyarakat kami minta untuk disiplin agar terjalin rasa aman dan berjalan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Bupati.

Hal-hal Yang Diatur PSBB

1. Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau kegiatan belajar, bekerja dan beribadah harus dilaksanakan di rumah. Aturan itu dikecualikan untuk institusi pendidikan, lembaga pendidikan, pelatihan serta penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan semua jenis layanan pemerintahan.
Ketentuan pembatasan aktivitas masyarakat itu juga dikecualikan untuk BUMN atau BUMD yang bergerak dalam penanganan Covid-19 atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

2. Sektor Usaha Yang Bisa Beroperasi Saat PSBB

Unit-unit usaha yang bergerak di sektor-sektor tertentu diizinkan beroperasi selama PSBB yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan kebutuhan sehari-hari.
Semua institusi, instansi dan sektor yang masih bisa beroperasi saat pemberlakuan PSBB itu tetap diwajibkan menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid-19.
Protokol itu seperti menjaga jarak semua karyawan yang bekerja, mengecek suhu tubuh karyawan sebelum memulai pekerjaan, memastikan semua orang memakai masker, rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman.
Pimpinan tempat kerja wajib melarang bekerja karyawan, yang mempunyai penyakit yang bisa berakibat fatal apabila terpapar COVID-19, seperti karyawan yang memiliki tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, penderita penyakit paru-paru, ibu hamil, dan karyawan yang usianya lebih dari 60 tahun.
Pelaku bisnis yang masih dapat menjalankan usahanya ketika pemberlakuan PSBB juga diharuskan turut terlibat dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli warga.

3. Pembatasan di Sektor Transportasi

Pergub Jabar Nomor 27 Tahun 2020 mengizinkan moda transportasi umum tetap beroperasi di saat PSBB berlaku, dengan syarat tertentu.
Pada saat PSBB berlaku, seluruh layanan transportasi umum di udara, laut, kereta api dan jalan raya masih bisa tetap berjalan, dengan pembatasan jumlah penumpang.
Ketentuan serupa berlaku untuk operasional transportasi yang digunakan di layanan pemadaman kebakaran, hukum, pengiriman barang/logistik kesehatan, dan penjagaan ketertiban. (aef/ded)