Dianggarkan Rp 14 M, Karawang Sehat Minim Sosialisasi

RESES: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD dari Dapil IV Karawang, Nyi Sekar Arum menampung aspirasi warga untuk bidang kesehatan. USEP SAEOFLH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Pada reses DPRD Kabupaten Karawang triwulan pertama di tahun 2019 ini, ada tiga hal penting yang selalu dikeluhkan masyarakat daerah pemilihan VI. Hal tersebut adalah terkait ketenagakerjaan, manfaat ADD dan Bumdes bagi masyarakat desa serta iuran BPJS yang sudah tidak tercover.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nyi Sekar Arum mengatakan, berkaitan ketenagakerjaan merupakan masalah klasik. Mengenai pembagian porsi tenaga kerja 60 persen-40 persen masih belum berhasil dilaksanakan, padahal hal tersebut merupakan amanat Perda Nomor 1 tahun 2011.

“Masalah klasik ini selalu muncul karena memang dalam pengaplikasian masih banyak pabrik yang lebih banyak pekerja dari luar daerahnya, dibanding yang pekerja asli Karawang. Pemkab harus menolak lupa akan masalah ini, karena ini bagian penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arum Anggota DPRD PDI Perjuangan dari daerah pemilihan VI tersebut, Jumat (15/2).

Terkait banyaknya masyarakat yang belum tahu akan adanya serta fungsi ADD dan Bumdes, lanjut Arum, menandakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik dari pemerintah kabupaten atau pun dari pemerintah desa. Sebetulnya, kata dia, itu sudah menjadi kewajiban pemdes untuk turut serta dalam sosialisasi. Tapi ternyata masyarakat tidak menemukan aparatur desa yang turun untuk memberikan penyuluhan, sehingga mereka mengadu kembali kepada dewan.

“Pemkab tidak boleh tinggal diam dalam hal ini. Ada kewajiban bagi pemkab untuk turut serta dalam melakukan sosialisasi karena anggaran yang ada dalam ADD cukup besar, bahkan menembus sekitar Rp 1,2 miliar,” tegasnya.

Masih dikatakan Arum, terkait iuran BPJS yang tidak tercover, pemkab pun tidak boleh tutup mata. Jaminan kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu tanggung jawab pemkab.
“Ada Karawang Sehat yang anggarannya mencapai Rp14 miliar. Nah, itu harus sosialisasi juga agar masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan, ketika mereka sakit dan bisa menggunakan anggaran tersebut,” pungkasnya.(use/vry)