KARAWANG– Ketua komisi IV, DPRD Karawang, Asep Syaripudin mendorong pemerintah daerah bahwa refocusing atau reposisi anggaran untuk penanganan Covid-19 jangan sampai mengorbankan hak para amil dan guru ngaji yang setiap tahun diterima di bulan ramadhan melalui program honor daerah (Honda).
Menurut pria yang akrab disapa Ibe ini, pihaknya banyak menerima keluhan dari amil dan guru ngaji yang biasanya mendapat honor dari Pemkab Karawang pada bulan puasa. Tapi sampai saat ini belun ada informasi ataupun jadwal dari pemerintah buat membagikan honor setahun sekali itu kepada amil dan guru ngaji.
“Jangan sampai reposisi anggaran untuk covid-19 mengorbankan hak-hak guru ngaji dan amil. Sebab pemerintah sudah menganggarkan dalam APBD sebesar Rp 20.715.000.000.” Katanya.
Baca Juga:Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi PDAM Senilai Rp 2,9 MiliarTNI Diminta Tempati Posisi Ketua Harian, PSBB Gagal Terus jadi Sorotan Masyarakat
Selain itu, kata Politisi Golkar ini, pemberian insentif ini juga merupakan program jangka menengah bupati dan wakil bupati. Jadi ketika sudah dianggarkan maka tidak ada alasan untuk menunda insentif itu. “Kami bakal pertanyakan kebjiakan honor daerah ini apa sudah direalisasikan tahun ini apa belum dan apa kendalanya,” katanya.
Sementara itu, Kabag Kesra Setda Karawang, Matin Abdul Razak mengatakan, pihaknya memang masih menunggu arahan, soal jadwal dan distribusi insentif honor daerah bagi guru ngaji, amil, merbot dan guru DTA yang jumlah totalnya sekitar 16.619 orang.
“Soal skema distribusi, mungkin sudah dibahas di Sub Bagian Keagamaan, tapi soal jadwal, kita masih menunggu arahan dan bahasan lebih lanjut,” singkatnya. (use/ded)