DPRD Sesalkan Penyempurnaan Zona APK

KOORDINASI: Rapat dengar pendapat antara DPRD bersama KPU, Bawaslu, Satpol PP, Bapenda dan DPMPTSP di ruang paripurna DPRD Karawang, Selasa (4/12). USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menyayangkan penyempurnaan zona Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2019 belum pernah dikordinasikan oleh eksekutif ke legislative. Padahal aturannya sudah jelas jika zonasi APK itu harus dikordinasikan dengan DPRD sebelum disahkan.

Akibatnya, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu menimbulkan polemik di masyarakat. “APK itu merupakan salah satu alat untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu, bukan hanya kampanye saja. Tapi ditertibkannya APK karena belum ditetapkannya kembali zona APK menjadi pertanyaan masyarakat pada kami di DPRD,” ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Indriyani dalam agenda dengar pendapat DPRD bersama KPU, Bawaslu, Satpol PP, Bapenda dan DPMPTSP, Selasa (4/12) di ruang paripurna DPRD Karawang.

Menurut Indri, jumlah caleg itu ratusan, tetapi penempatan zona APK masih banyak di tempat-tempat yang tidak strategis. Bahkan di lapangan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat jika penempatan zona APK itu tidak sesuai.

“Miris, ketika ada permasalahan masyarakat melapor ke kami. Tapi kami tidak dilibatkan oleh eksekutif dalam penentuan zona APK,” katanya.

Senada, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto menyatakan jika pihaknya meminta kepada Satpol PP dan Bawaslu sebelum adanya penentuan zona jangan dulu melakukan penertiban dan pihaknya meminta eksekutif serta KPU segera menentukan zonasi APK itu.