Kompensasi Terhambat Data Ganda, PHE ONWJ Kejar Target Realisasi Pembayaran

phe onwj

KARAWANG-Kondisi pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan bagi PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) untuk ‘on target’, mengenai pembayaran kompensasi warga terdampak tumpahan minyak di pesisir pantai Karawang. Kendati disatu sisi harus tetap menjaga protokol keamanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Keharusan ‘on target’ ini sekaligus komitmen PHE ONWJ melakukan pembayaran kompensasi final, setelah pembayaran kompensasi awal (kelompok A dan B gelombang I) untuk warga terdampak di Kabupaten Karawang selesai diberikan Februari lalu.

Vice President Relations Pertamina Hulu Energi (PHE) Ifki Sukarya mengatakan, saat ini Tim PHE ONWJ bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) 7 Kabupaten/Kota secara intensif melakukan finalisasi perhitungan angka kompensasi final, bersama pihak Institut Pertanian Bogor. Jadwal Pembayaran kompensasi final tergantung pada penyelesaian dan kelengkapan data profesi warga yang diperlukan untuk penghitungan kompensasi final, pelaksanaan pendataan dan verifikasi warga terdampak susulan atau gelombang ke-2.

Butuh waktu yang lama

“PHE ONWJ berusaha melaksanakan proses pembayaran kompensasi warga terdampak dengan upaya terbaiknya. Proses perhitungan tidak hanya mengejar kecepatan tetapi juga kecermatan dan kehati-hatian agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama,” terang Ifki.

Baca Juga: Dampak Tumpahan Minyak PHE-ONWJ, Nelayan Tangkolak Rugi Rp70 Juta

Bila penghitungan sudah selesai pembayaran kompensasi final akan dilakukan serentak bagi seluruh warga terdampak baik di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kabupaten di Provinsi Banten yang terdampak.

Sebelumnya diinformasikan, sebanyak 232 warga terdampak tumpahan minyak mentah Pertamina di pesisir Karawang yang belum terolah. Dari kelompok A dan B gelombang I akan disusulkan ke data kelompok C warga penerima kompensasi gelombang ke dua yang saat ini dalam tahap verifikasi.

Sebanyak 232 orang tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan Pokja setelah WFO (Work From Office) dan rapat dengan Dinas Perikanan pada 8 Juni 2020 lalu serta melakukan verifikasi ulang terhadap data kelompok A dan B.

Mengenai jumlah penerima kompensasi kelompok C gelombang II, Ifki mengatakan belum menerima datanya karena masih menunggu verifikasi tim kelompok kerja (Pokja) Karawang. “Akan ada verifikasi gelombang kedua penerima kompensasi. Dari hasil verifikasi yang dilakukan pokja ini akan menjadi acuan jumlah penerima kompensasi,” tambah Ifki.

Berharap secepatnya selesai

Hanya saja, kapan pastinya data Kelompok C penerima kompensasi tumpahan minyak pertamina itu diperoleh, Ifki kembali melemparkan kesiapan tim pokja Karawang. “Kami hanya berharap pendataan susulan bisa segera dilakukan, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meringankan bebannya ditengah pandemi Covid-19 ini,” ucap Ifki.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang Hendro S akan terjun langsung melakukan pendataan warga terdampak tumpahan minyak Kelompok C gelombang II pesisir pantai Karawang. Ada 19 kepala desa pesisir Karawang yang desanya terdampak tumpahan minyak yang akan diundangnya pertengahan Juli 2020 ini.

“Saya akan undang 19 kepala desa terdampak itu (tumpahan minyak). Nanti saya tanya langsung jumlah warganya yang terdampak. Jangan sampai ada dobel data yang nantinya malah akan memperlambat proses verifikasi dan pencairan kompensasi,” tandas Hendro.

Data dari para kepala desa terdampak itu, sebut Hendro, nantinya akan menjadi dasar penghitungan jumlah warga penerima kompensasi tumpahan minyak gelombang II atau kelompok C. Hendro belajar dari pengalaman sebelumnya, proses pencairan kompensasi terhambat justru lantaran data ganda dan data tidak sesuai setelah dicocokkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Hendro memberi contoh data luas tambak terdampak yang mendadak membengkak dari 18.000 ha menjadi 80.000 ha. “Data di saya luas tambaknya ada 18.000 hektare bukan 80.000 hektare,” tegas Hendro.(ddy/vry)