Koridor-koridor Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Negara

KOTA BANDUNG – Penyelesaian sengketa aset negara acap mengalami kebuntuan. Pasalnya, pihak penggugat maupun tergugat sama-sama mengantungi dokumen berkekuatan hukum.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan A. Joni Minulyo, kebuntuan dalam penyelesaian sengketa aset negara terjadi karena pemahaman awal terkait koridor hukum yang ditempuh tidak tepat.

Joni menjelaskan bahwa ada dua koridor hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa soal aset negara, khususnya sengketa tanah. Jika sengketa soal penguasaan tanah, kata dia, penyelesaian ada di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum.

“Buktinya berkaitan dengan penguasaan tanah. Tanah itu, misalnya, punya siapa, luasnya berapa, ada di mana, batas-batasnya apa, yang berkaitan dengan fisik,” ucapnya dalam acara Forum Discussion Group dengan topik Strategi Pengamanan Aset Negara Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Administrasi Negara di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa (16/7/2019).

Jika sengketa berkaitan dengan surat tanda bukti hak atau keabsahan sertifikat, penyelesaian harus ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Joni menyatakan bahwa setiap koridor hukum mempunyai hukum acara yang berbeda. Hal itulah yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa.

“Kalau jalur PTUN, pihak penggugat tentu ada yang namanya pemeriksaan. Setelah itu, ada pemeriksaan persiapan, baru dipertemukan dengan pihak tergugat. Setelah ketemu, ada proses pengadilan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian, baru simpulan,” katanya.