50 Persen Nasabah BPR Syariah PNS

bpr syariah
CABUT IJIN: Kepala Bagian Ekonomi Setda Pemkab Subang Tarwan menunjukan pencabutan izin BPRS Subang. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

Yayasan Gotong Royong Tambah Modal Rp250 Juta

SUBANG-BPRS Subang menjadi sejarah kelam untuk Kabupaten Subang. Setelah dicap sebagai bank gagal dan akan dibubarkan BPRS, diketahui sang direktur bukan pribumi Subang.

Kepala Bidang Ekonomi Setda Subang H. Tarwan mengatakan, BPR Syariah Subang yang beralamat di jalan Otista – Subang, awal berdiri termasuk bank yang sehat. Seiring berjalannya waktu BPR Syariah Subang menjadi tidak sehat, terlihat dari kerugian-kerugian di tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2013 BPRS Subang mendapat modal penyerta dari Pemkab Subang sebesar Rp6,250 miliar dari APBD. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 selalu mengalami kerugian. Baru pada tahun 2018 dinyatakan BPRS Subang tidak sehat,” ujarnya.

Baca Juga: Tata Kelola Bank Buruk, Pemkab Biarkan BPR Syariah “Mati”

Dijelaskan Tarwan, pertanyaannya adalah mengapa terjadi kerugian? Pendapatan bank tersebut lebih kecil daripada pengeluaran, dikarenakan kredit macet, operasional, penggajian karyawan dan lainya. Dari tahun 2013, ada modal penyertanya Rp6,250 miliar dan tahun 2018 malah terjadi susut menjadi Rp1 miliar, karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. “Tahun 2018 modal hanya tersisa Rp1 miliar. Jika disebutkan, modal tersebut berada di bawah 8 persen dalam ketentuan perbankan, sehingga harus dilakukan pengawasan khusus,” ungkapnya.

Sejarah BPRS Subang

Sejarahnya, Tarwan memaparkan, BPRS Subang didirikan pada tahun 2013 dan diberikan penyertaan modal awal sebesar 5.450.000.000.000. Tahun 2016 ada penambahan modal Rp550.000.000.000. Ada penambahan lagi dari Yayasan Gotong Royong 250.000.000, sehingga jika dibulatkan modal penyerta mencapai Rp6,250 miliar dengan aset yang ada tabungan, deposito, kendaraan. “Modal penyerta dari Pemda ada Rp6 miliar dan penambahan dari Yayasan Gotong Royong Subang Rp250 juta,” paparnya.
Pada tahun 2013, lanjutnya, direktur yang menjabat adalah Toha yang merupakan Warga Depok. Ketika BPRS Subang mulai merugi dari tahun ke tahun, barulah pada tahun 2018 BPRS Subang direkturnya diganti, Musmualim Warga Tasik. Jika dilihat Direktur BPRS Subang, dari awal hingga akhirnya izinnya dicabut tidak ada yang berasal dari Kabupaten Subang. “Kalau saya kan ga tahu mekanisme menjadi Direktur BPRS Subang itu seperti apa, apakah dilakukan seleksi open bidding atau gimana ?” ungkapnya.

BACA JUGA:  Turnamen Volly Babinsa Cup Digelar

Faktor Kerugian

Ada beberapa faktor yang menyebabkan BPRS Subang menjadi pailit. Antara lain, seperti pengeluaran kecil pengeluaran besar, ketidakharmonisan internal di BPRS Subang dan faktor persaingan usaha antar bank. “Ada beberapa faktor, tapi yang cukup menyita perhatian adalah tidak harmonsinya internal BPRS Subang itu sendiri, seperti pengurus, direksi dan lainnya,” terangnya.
Kerugian juga makin menjadi, dimungkinkan karena pemberian kredit yang dengan mudahnya, kepada nasabah, dengan tidak diperhatikan terdahulu. “Mungkin saja dengan mudahnya pemberian kredit,” imbuhnya.

Kredit Macet

Dijelaskan Tarwan dirinya mengatakan kalo untuk kredit yang macet ada sebanyak Rp6,5 miliar. Nasabah BPRS Subang ada 1000 lebih, 50 persennya merupakan PNS di Kabupaten Subang. “Nasabah BPRS ada 1.000 lebih, dimana 50 persennya adalah PNS Subang, adapun untuk kredit macet nya ada Rp6,5 miliaran,” ungkapnya.

Saat ini, Tarwan menuturkan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang melakukan penagihan terhadap nasabah yang memiliki kredit macet. Bisa jadi dalam penagihan langsung menghubungi ke pemerintah daerah atau tempat PNS bernaung ataupun ke pihak swasata.

Dimungkinkan jika tidak ada kemampuan untuk membayar akan dilakukan penyitaan. “Mereka mulai menghubungi. Bisa saja, jika tidak ada kesanggupan membayar kreditnya, maka ada penyitaan aset. LPS bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Subang untuk penagihannya,” ujarnya.

Dari kejadian BPRS Subang yang dianggap Bank Gagal, Tarwan mengimbau kepada BUMD lainnya agar terus melakukan tata kelola yang baik dalam managemenisasi. Pemda harus terus melakukan pembinaan terhadap BUMD. “Berkaca dalam BPRS Subang, diharapkan BUMD lainya bisa melakukan tata kelola dengan baik. BPRS Subang merupakan salah satu pelajaran,” tandasnya.

Sementara itu pihak DPRD Subang sedang diparipurnakan untuk pembuatan Raperda pembubaran BPRS Subang.(ygo/vry)

BACA JUGA:  Kue Basah Tuti Digemari Banyak Kalangan