Bantuan Nelayan Terdampak Patimban Minim

TERDAMPAK PELABUHAN: Nelayan saat ini jarang melaut karena area tangkapnya terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

Presiden Instruksikan Perhatikan Dampak Sosial

SUBANG-Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan dampak sosial bagi nelayan yang terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban mendapat tanggapan. Pasalnya hingga saat ini, realisasi bantuan maupun perhatian atas dampak tersebut masih dirasa minim.

Admin KUD Mina Misaya Guna Budi Gunarto dimintai tanggapanya soal pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai bantuan bagi nelayan di Patimban, mengatakan hingga saat ini masih nihil. Dia menyebut, bahkan sebagai seseorang yang mengurusi administrasi terkait bantuan tersebut, sudah ada 5 program yang masuk dan ia urus namun bekum satupun ada realisasi.

“Saya mengurus 4 program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 1 lagi dari Dinas Koperasi, tapi realisasinya belum ada. Saya sampai malu, terus ditanyakan sama nelayan, minta persyarat KTP, KK lagi, terus saja gitu tapi bantuan tidak turun,” ucap Budi.

Bahkan soal di Pelabuhan Patimban, pihaknya mengeluhkan soal belum maksimalnya keterlibatan nelayan dalam proyek Pelabuhan Patimban. Padahal, nelayan melalui KUD di antaranya meminta agara kontraktor bisa mengkaryakan nelayan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Yang dikaryakan masih belum maksimal, masih minim. Memang ada tapi masih belum sesuai harapan kita, akhirnya yang di KUD pun masih numpuk belum dikaryakan,” ucap Budi.

Di sisi lain, sebelumnya sempat ada upaya bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui Badan Layanan Usaha Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLULMUKP) yang digagas bersama Anggota DPR RI Komisi IV H. Sutrisno.
“Ada yang dari BLU KKP di KUD Genteng tapi sama juga belum realisasi, nelayan juga sama terus menanyakan,” ucapnya.

H. Sutrisno menyampaikan, sebelumnya terkait dampak pembangunan Pelabuhan Patimban, sejak tahun 2019 nelayan terus bergejolak mempertanyakan terkait dampak Pelabuhan Patimban. Namun, nelayan di Patimban mulai menerima solusi yang ditawarkan pemerintah untuk memperbaiki ruang kehidupan dan mata pencaharian serta perbaikan alat tangkap dengan menggunakan dana BLULMUKP.

“Tapi sampai hari ini, sudah diajukan, sudah diproses tapi belum ada pencairan,” kata H. Sutrisno dalam sebuah virtual meeting dengan KKP.

Saat ini, ia terus ditanyakan oleh para nelayan di Patimban terkait mengenai kelanjutan program tersebut.

“Oleh karena itu, mohon segera disikapi, agar para nelayan juga segera mendapat jawaban,” kata H. Sutrisno.

Selanjutnya, H. Sutrisno menambahkan, Bupati Subang juga telah mengajukan bantuan alat tangkap. Kiranya, usukan tersebut juga agar bisa ditindak lanjuti KKP agar bisa memberikan manfaat bagi nelayan yang terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban.(ygi/ysp)