Diduga Melanggar Perda, PAN Minta PT. SS Dievaluasi

REKAM JEJAK: Ketua DPD PAN Subang Asep Rochman Dimyati menunjukan rekam jejak dan langgar Perda PT Subang Sejahtera. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati mempertanyakan PT. Subang Sejahtera (SS) yang diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda). Asep menduga, Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, melaksanakan kegiatannya tanpa mekansime Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Asep menginginkan PT. SS dipanggil DPRD Subang untuk mempertanyakan BUMD tersebut yang sudah keluar jalur dan tidak menaati Perda.

“Kami mengkritisi BUMD PT SS yang dinahkodai Direkturnya, Rohmani, yang diduga sudah merubah akta notaris terkait bidang pergerakan usahanya,” kata Asep.

Menurut Asep, dasar hukum bidang usaha sudah tercantum di Perda Nomor 2 tahun 2011, tentang Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, yang mana minyak dan gas sudah tidak lagi ada di PT. SS. Artinya, PT. SS sudah tidak membidangi hal tersebut, karena sudah dicabut oleh Perda Nomor 9 tahun 2013, tentang perseroan terbatas PT. Subang Energi Abadi (SEA). “Ini sudah melanggar aturan Perda, dikarenakan bidang minyak, gas dan pertambangan sudah tidak dibidangi lagi oleh PT. SS, karena sudah dicabut dan dibidangi oleh PT SEA,” tegasnya.

Selain itu, Asep menambahkan, pelanggaran yang dilakukan lainnya, diduga merubah akta tanpa RUPS. “Saya meminta agar DPRD Subang memanggil Direktur Utama PT. SS, untuk mempertanyakan dugaan merubah akta secara sepihak tanpa mekanisme RUPS terlebih dahulu,” katanya.

Mengenai dugaan merubah akta notaris tersebut, Asep berpendapat, sama saja merubah sebuah BUMD tanpa RUPS. Artinya ada kepentingan pribadi, yang menyalahi prosdeur tersebut. Ketika Perdanya sudah ada, kenapa merubah akta notarisnya secara sepihak atau perorangan. Hal tersebut bisa bertentangan dengan Perda. “Ya ini kan sama saja ada kepentingan pribadi dan sama saja merubah sebuah BUMD tanpa RUPS,” jelasnya.

Merubah akta tanpa mekansime yang jelas, kata Asep, sama saja mengkerdilkan beberapa bidang usaha. Seperti pariwisata, jasa, perhotelan, perdagangan, pertanian, parkir, pertambangan. “PT. SS saat ini malah konsen terhadap minyak dan gas. Padahal minyak dan gas sudah menjadi konsentrasi PT. SEA. Ini sudah jelas PT. Subang sejahtera melanggar Perda dalam operasionalnya membidangi BUMD, karena sudah keluar dari aturan,” tegasnya.

Mengenai PT. Subang Sejahtera, Wakil Ketua DPRD Subang Asep Hadian akan mengagendakan pemanggilan, untuk mengklarifikasi berkaitan perubahan akta tanpa mekansime RUPS dan juga melanggar aturan Perda tersebut. Asep Hadian sangat menyayangkan hal tersebut. “PT. SS selaku BUMD, segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebijakannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPRD Subang, tidak bisa perorangan. Maka dari itu, harus dievaluasi dan diklarifikasi,” katanya.(ygo/vry)

– PT Subang Sejahtera sebelumnya membidangi minyak dan gas dicabut Perda Nomor 9 tahun 2013, tentang Perseroan Terbatas Subang Energi Abadi (SEA). PT Subang Sejahtera tidak bisa membidangi minyak dan gas lagi.
– Diduga PT Subang Sejahtera telah membuat akte notaris yang menyatakan bidang usaha PT Subang Sejahtera adalah KLBI
– JIka PT Subang sejahtera tidak membidangi lagi minyak dan gas, maka bagaimana kelanjutan kepemilikan saham di PT Migas hulu Jawabarat ONWJ sebanyak 293 saham. Jika mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 37 tahun 2016, tentang ketentuan penawaran participacing interest 10 persen wilayah kerja minyak dan gas bumi.

– Laporan Keuangan PT Subang Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017 dan 2018, laporan auditor independent tidak dapat menyatakan pendapat , karena tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.

– Kerugian perusahaan sampai pada tanggal 31 Desember 2018 adalah tercatat negatif, sejumlah Rp 2.628.386.460

– Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013, terdapat selisih dana penyertaan modal yang tidak dapat dipertanggungjawabakan direksi sebesar Rp 318.913.176, setoran ke Pemkab Rp1.825.000.000 dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan Rp1.506.086.824.