Gerakan Pemuda Islam Indonesia Minta Kaji Ulang RJPMD dan TOS

Oky Apriyadi, Ketua GPII Subang.

SUBANG-Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dinilai memiliki peran penting sebagai tolak ukur dalam menilai program pemerintahan yang sedang berjalan. RJPMD memiliki rentang panjang waktu selama 5 tahun yang berisi penjabaran visi, juga misi program kepala daerah.

Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Subang, Oky Apriyadi mempertanyakan RJPMD Kabupaten Subang dan dokumen TOS (Tim Optimasi dan Singkronisasi) di bawah pimpinan pemerintahan Jimat-Akur .

“Tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah bagi saya bisa dilihat dari penerapan RJPMD, nanti bisa dilihat apakah penerapannya sesuai atau tepat sasaran tidak? Kan begitu. Cuma persoalannya, tidak semua masyarakat bisa mengakses keberadaan dokumen RJPMD itu, sehingga ruang kita untuk diskusi itu terbatas,” kata Oky.

Dia menyampaikan perlunya diskusi untuk menyikapi RJPMD, yang bukan hanya asal bicara. Pendapat tersebut, ia sampaikan setelah membaca dokumen RJPMD dan membandingkan dengan dokumen TOS yang justru tidak singkron.

Dia mengaku khawatir TOS tumpang tindih dengan RJPMD. Untuk itu, ia menyarankan untuk mengkaji ulang, atau memberitahukan kepada publik arah tujuan dari TOS tersebut. Sebab, ia merasa sangsi publik Subang tahu dan paham kemana arah TOS tersebut berjalan.

“Mana dulu yang akan didahulukan? Apa TOS atau RJPMD? Kan itu pertanyaannya, jangan-jangan nanti malah tumpang tindih. Makanya harus ada pengkajian ulang atau diskusi, kalau nantinya emang TOS itu dinilai baik, ya jalankan. Tapi idealnya, apa yang sudah tertuang dalam RJPMD itu saja yang dijalankan oleh pemerintah,” tambahnya.

Oky juga menyayangkan sikap Pemda yang tidak pernah melibatkan aktivis, OKP, dan Intelektual muda lainnya dalam penyusunan RJPMD. Bahkan dirinya menilai pemerintahaan Jimat-Akur saat ini hanya sebatas launching program yang ironisnya menurut Oky tidak tertuang dalam RJPMD, hanya tertuang di dalam TOS. Dia mempertanyakan sebetulnya mana yang akan didahukukan, apakah RJPMD atau bagian pendukung seperti TOS yang akan di jalankan oleh Pemda Subang.

“Jangan bicara keterwakilan, semua element masyarakat harus diundang dalam menyampaikan aspirasi dalam penyusunan RJPMD, program-program yang di launchingkan itu. Saya baca di RJPMD tidak tertuang, malah adanya di TOS, padahal pijakan pemerintah itu kan seharusnya RJPMD,” ungkapnya. (idr/sep)