Ratusan Warga Blokade Jalan, Minta Kasus Kriminalisasi Dicabut

DIBLOKIR: Ratusan warga melakukan pemblokiran jalan menuju pabrik kecap bango di Desa Wantilan Kecamatan Cipendeuy. INDRAWAN/PASUNDAN EKSPRES

Manajemen Kecap Bango Diangap Kurang Komunikatif

CIPENDEUY– Minta kasus kriminalisasi warganya dicabut, Ratusan warga blokade jalan menuju pabrik produksi kecap bango di Desa Wantilan Kecamatan Cipendeuy.

Ketua DPRD Subang Beni Rudiono yang datang untuk memediasi warga dan pihak perusahaan di Kantor Desa Wantilan mengungkapkan, jika aksi blokade jalan oleh warga seharusnya tidak terjadi jika komunikasi pihak HRD perusahaan dengan masyarakat berlangsung dengan baik.

“HRD kurang komunikasi dengan masyarakat sehingga kalau ada persoalan langsung melaporkan pada pihak yang berwajib, ada 4 orang warga Wantilan yang dipenjarakan oleh pihak kecap bango, warga protes, ya wajar. Sehingga warga menuntut pada pihak perusahaan kecap bango agar saudara mereka dicabut perkaranya, bila tidak blokade jalan ini tidak akan di buka,” Jelas Beni Rudiono.

Menurut Beni, pihak HRD jika ada persoalan itu sebaiknya dibicarakan dulu dengan masyarakat, sebab perusahaan kecap bango yang ada di Wantilan tersebut menggunakan tanah masyarakat sebagai jalan untuk kepentingan akses ke perusahaan, belum lagi limbah yang memproduksi bau sangat menyengat, karena keberadaan perusahaan tidak jauh dengan pemukiman masyarakat.

“Pihak HRD tidak menyadari jika lingkungan disekitar perusahaan termasuk juga jalan, belum lagi limbah itu bersinggungan langsung dengan masyarakat, harusnya kembali lagi pada masyarakat jika ada persoalan, tidak langsung sepihak,” Tambah Beni.

Beni berharap pihak perusahaan bisa memenuhi tuntutan warga juga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat bisa berlangsung harmonis, agar bisa menguntungkan satu sama lain, kehadirannya dalam upaya memediasi di kantor kepala desa kemarin (07/01) Beni menghimbau kepada aparat desa sekaligus masyarakat dan pihak perusahaan agar persoalan tersebut bisa cepat diselesaikan.

“Saya hanya ingin pihak perusahaan dan masayarakat bisa saling menguntungkanlah, perusahaan bisa produksi dengan lancar tidak ada hambatan apapun, begitupun masyarakatnya bisa diberdayakan, kalau ada CSR berikan pengelolaannya pada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,” Ungkap Beni.

BACA JUGA:  Bawaslu Laporkan Hasil Kajian Kasus AM ke DKPP

Sementara itu Kepala Desa Wantilan Komarudin mengaminkan pernyataan dari Beni Rudiono, bahwa persoalan blokir jalan oleh warga akibat dari komukasi tidak baik dari pihak menejmen pabrik.

“Iya betul, ada blokade jalan, dengan menyimpan beberapa pot besar di tengah jalan oleh warga sebabnya dipicu karena komunikasi yang tidak baik dari pihak perusahaan ke masyarakat. Jadi persoalan lama, diungkit-ungkit kembali oleh masyarakat,” katanya.

Menurut Komarudin tuntutan pemenjaraan pada beberapa warga tersebut sudah ikrah sejak lama, pada April tahun lalu, dan sejak putusan itu sampai saat dirinya menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada persoalan.

“Sebelumnya adem ayem saja, tidak ada soal, semenjak ada pergantian manajemen dari pihak pabrik, komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka mulailah ada letupan-letupan dari masyarakat untuk mengungkit persoalan,”tambah Komarudin.
Setelah Komarudin menginisiasi untuk mengadakan mediasi warga kembali membuka jalan, sementara pihak perusahaan menurut Komarudin sudah siap memperbaiki komunikasinya dengan masyarakat. (idr/ded)