TP4D Bubar, Kejari tetap Pantau Desa

Kepala Kejaksaan Negeri Subang M. Ihsan.

Penyelidikan DPRD Terus Berlanjut

SUBANG-Meski Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dibubarkan, Kejari Subang intensif memberikan imbauan kepada para kepala-kepala desa agar jangan melakukan penyimpangan terhadap dana desa. Pembentukan TP4D kabupaten, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung nomor:KEP-152/A/JA/10/2015 per tanggal 1 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan instruksi Jaksa Agung RI nomor : INS-001/A/JA/10/2015. Mengenai perkara DPRD Subang yang diduga mengenai SPPD, saat ini pihak Kejari Subang sedang melakukan penyelidikan secaraa massive dengan memeriksa sejumlah orang- orang yang terlibat.

Kepala Kejaksaan Negeri Subang M. Ihsan saat ditemui Pasundan Ekspres mengatakan, TP4D yang dibubarkan sejauh ini bentuk untuk pengawalan di daerah. Pasca dibubarkannya TP4D, pihaknya masih belum mendapatkan informasi lagi atau nantinya akan mengedepankan pendampingan melalui seksi Datun (perdata dan tata usaha negara ) Kejari Subang. “Pasca dibubarkannya TP4D, kami masih belum mengetahui lagi bentuk pengawalan untuk daerah seperti apa,” ujarnya.

Meski TP4D dibubarkan, Ihsan menegaskan, pihaknya tetap melakukan imbauan kepada para kepala dan perangkat desa, agar jangan melakukan penyimpangan. Saat ini, pihaknya lebih mengedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang rekomendasinya dari Inspektorat Daerah dalam waktu 60 hari. Jika kepala desa atau perangkat desa masih membandel, baru dilakukan penindakan. “Tetap saja kita terus lakukan imbauan, jika masih membandel pastinya kita tindak,” tegasnya.

Dijelaskan Ihsan, monitoring dan evelauasi (Monev) sudah selesai dilakukan di 253 desa di tahun 2019. Kejari mengingatkan pada saat Monev agar dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari dana desa tersebut agar berhati-hati dan jangan disalahgunakan. “Alhamdulillah Monev sudah selesai digelar di semua desa. Namun tetap kita mewarning kepada para kepala desa dan perangkat desa agar jangan sampai ada penyimpangan,” imbuhnya.

BACA JUGA:  DPRD Minta Dishub Terapkan Parkir Khusus

Mengenai penyelidikan DPRD Subang, pihaknya terus melakukan pemeriksaan secara massive. “Jika temuan bukti pidana yang kuat dan ada calon tersangkanya, baru kita bisa naikan ke penyidikan,” katanya.

Tim Pidana Khusus Kejari Subang, lanjutnya, tengah konsen melakukan adanya pemeriksaan dengan memanggil adanya pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan DPRD Subang. “Tim pidana khusus Kejari Subang juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemdes Subang, Dadan Dwiyana mengatakan, mengenai TP4D yang dibubarkan oleh Jaksa Agung, bisa jadi makin banyaknya kepala desa yang terkena pidana. Sebab, menurutnya, tidak adanya pendampingan. Apapun yang terjadi, jika keputusan sudah dilakukan, maka pihaknya juga akan terus intensif melakukan imbauan. “Itu kan sudah jadi keputusan juga. Nah, bagaimana caranya saat ini para kepala desa dan perangkat desa menanamkan diri, jangan melakukan penyimpangan terhadap dana desa yang sejatinya untuk digunakan pembangunan di desa, bukan ke kantong pribadi,” tandasnya.(ygo/vry)