Program Bansos dan BLT desa yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan nyatanya jauh dari memberikan solusi. Apalagi terbukti banyak salah sasaran, karena hanya berdasarkan data yang diterima tanpa mensurvei langsung penerima.
Besarnya Bansos maupun BLT tidak sebanding dengan melambungnya harga-harga yang harus ditebus masyarakat. Dalam kesehatan, rakyat diharuskan membayar BPJS tiap bulan, hal ini berarti pemerintah lepas tangan dalam menjamin kesehatan rakyat. Bayar pajak untuk membayar utang negara yang semakin menumpuk, disisi lain menurut KPK kakayaan pejabat-pejabat pemerintah selama pandemi mengalami peningkatan ditengah keterpurukan rakyat. Kebutuhan vital seperti air dikapitalisasi, akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan air bersih.
Oleh karena itu selama pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kapitalisme, yaitu diserahkan kepada para kapital yang berorientasi keuntungan, maka sampai kapanpun rakyat tidak akan menikmatinya.
Baca Juga:Sebelum Sewa Pembunuh Bayaran, Istri Sempat Bayar Dukun Santet Suami Bos Rumah Makan Padang di KarawangLatih 60 Tagana Untuk Kesiapsiagaan Bencana, Mensos: SDM Perlu Memiliki Kemampuan Analisis Situasi Bencana
Kesimpulannya negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler liberalisme dalam menjalankan pemerintahannya tidak akan berpihak pada rakyat kecil. Mereka dibiarkan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Negara hanya bertugas menyediakan berbagai kebutuhan tanpa memastikan sampainya kebutuhan tersebut kepada individu masyarakat.
Hanya dalam sistem Islam pemenuhan kebutuhan pokok dijamin didapatkan oleh individu per individu. Kebutuhan pokok menurut pandangan Islam bukan hanya sandang, pangan, papan, tapi juga termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua warga daulah dipastikan untuk mendapatkan dan mengaksesnya tanpa kecuali.
Di masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau, kepengurusan rakyat semata-mata berdasarkan syariat Islam. Kalaupun negara pernah dilanda bencana seperti kelaparan, mampu mengatasinya. Negara begitu berperan menciptakan kesejahteraan sampai pada tingkat digratiskannya pendidikan, kesehatan dan keamanan. Bagi masyarakat yang tidak mampu seperti sakit, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki modal, negara dengan sigap membantu dengan mekanisme tertentu sehingga segera bisa diatasi.
Peran negara bagi masyarakat diantaranya; Pertama memotivasi seseorang untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan, asal tidak meminta-minta (mengemis). Kedua mendorong proyek-proyek ekonomi diantara kaum muslimin yaitu dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ketiga mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 276 yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” Diharamkannya riba membuka peluang alam usaha yang sehat tanpa dibebani dengan riba yang menzalimi. Keempat mengelola keuangan dengan baik, tidak boros. Kelima memfungsikan orang-orang kaya, dengan memberikan sedekah, infak, zakat dan sebagainya untuk saudara yang miskin dan membutuhkan. Dan Keenam memanfaatkan baitulmal dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu pendidikan, kesehatan, keamanan serta membantu masyarakat yang kesulitan. Pemimpin dalam sistem Islam benar-benar berfungsi sebagai pengurus, sebagaimana sabda beliau: