Sementara itu Ketua PTBJ Arim Suhaerim mengatakan, pasca pertemuan ini seluruh pihak harus mempertimbangkan lagi aspek sosial ekonomi, dalam pembangunan pelabuhan ini. Sebab menurutnya lahan pertanian yang dimiliki warga, juga memiliki pekerjaan serta keluarga yang harus dihidupi.
“Pembangunan selesai, lahan sudah habis, belum tentu kan bisa bertahan hidup, Appraisal ini dibayar pemerintah, ngomong independen belum tentu juga independen,” ucap Arim.
Ia menambahkan, hadirnya PSP3 IPB adalah untuk memberi masukan pola nafkah dan bukan untuk pembanding. Hasil kajiannya memberikan gambaran bagaimana warga bertahan hidup apabila tergusur.
Baca Juga:Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur DiringkusCegah Stunting, Bangun SAB dan Jamban Keluarga
Selanjutnya, ia meminta Komisi V untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, dan berharap segera keputusan pasca pertemuan tersebut. “Kita mendukung pembangunan kalau harganya layak, tapi kita tolak kalau harganya tidak sesuai harapan masyarakat,” jelas Arim.
Mediasi yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI di Aula Kecamatan Pusakanagara sendiri, menghadirkan Dirjen Perhubungan Laut, BPN serta masyarakat yang tergabung PTBJ. Mediasi untuk memberikan ekspos menengahi permasalahan yang ada, untuk dicarikan solusi terbaik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Dirjen Hubla Kemenhub, Diten Bina Marga PUPR, Basarnas, BMKG, BPN, Muspida Kabupaten Subang, Muspika Pusakanagara serta masyarakat.(ygi/dan)