Sebagai produk arsitektur, keberadaan pusat pemerintahan baru Kabupaten Subang mutlak harus menjadi ruang yang livable dengan dukungan infrastruktur yang lengkap dan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi semua orang.
Mencermati harapan Bupati untuk mewujudkan sebuah pusat pemerintahan baru yang didalamnya terdapat cluster-cluster pelayanan publik yang terintegrasi antar satu unit kerja dengan unit kerja lainnya telah banyak contoh keberhasilan. Salah satu contoh adalah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Deltamas yang sejak awal dirancang untuk mengintegrasikan beberapa fungsi satu rumpun di bawah satu atap dan koordinasi. Selain itu sistem pelayanan satu atap yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya dalam diadopsi dan direplikasi dalam satu model ala Subang dengan segala penyesuaiannya. Penting juga menjadi pertimbangan melihat kondisi Kabupaten Subang dimana setiap kecamatan masih memiliki disparitas pertumbuhan yang tinggi pemilihan lokasi pusat pemerintahan baru mutlak harus menjadi barometer lingkungan sehingga keberadaannya menjadi motor pertumbuhan kawasan hinterland yang tidak berdiri sendiri dimana fungsi-fungsi layanan bisa bersinergi dengan potensi lokal tanpa membuat keberadaan pusat perkantoran kehilangan marwah dan wibawanya.
Reinventing birokrasi dan pelayanan publik
Alternatif pemikiran lain adalah membangun „pusat pemerintahan baru“ dengan memperkecil porsi APBD untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang megah serta mengalihkannya untuk pembangunan digitalisasi pelayanan. Melalui konsep reinventing birokrasi memungkinkan Bupati merevitalisasi fungsi-fungsi unit kerja yang masih dianggap memiliki pergerakan yang lambat dalam mewujudkan visi. Reinventing dapat dilakukan dengan menyuntikan sumber daya dan sistem kerja baru yang lebih inovatif dimana Kabupaten Subang telah memiliki sumber daya yang memadai. Konsep ini dari sudut pandang biaya tidak memerlukan resource yang besar dan proses yang lama. Digitalisasi tata kelola pemerintahan, perizinan, pelayanan administrasi serta aparatur mulai dilakukan secara konsisten.
Baca Juga:1.883 Hektare Sawah Terancam KekeringanTerjun ke Desa, Mahasiswa Unsika Jabarkan “Citarum Harum”
Pembangunan pusat pemerintahan baru Kabupaten Subang harus dirancang sejak awal sebagai sebuah cara pemerintah beradaptasi dengan era industry 4.0 dimana kekuatan digitalisasi, otomatisasi serta konsistensi menjadi ruh kerja dan pelayanan semua aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan keberhasilan reinventing birokrasi adalah proses edukasi kepada masyarakat melalui optimalisasi peran pemerintah desa dalam budaya digitalisasi penggunaan layanan publik. Sebagai penerima manfaat masyarakat tidak hanya diajak terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan program strategis sejak perencanaan namun lebih jauh mereka dibuka akses terhadap transparansi anggaran dan layanan yang dikelola pemerintah. Paltform digital pelayanan publik nilai-nilai dari visi Subang Jawara yang ingin dicapai dapat dikerjakan dalam sistem yang dipahami setiap aparatur melalui smart bureaucracy.(*)