Selain itu, hambatan kepada peningkatan investasi akan diperbaiki dengan menggunakan skema omnibus law.
Dari susunan kabinet yang dilantik, tidak ada kader dari Partai Demokrat. Menanggapi hal itu, Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi mengenai susunan Kabinet Indonesia Maju. “Partai Demokrat menghormati keputusan politik Presiden untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya. Ini sepenuhnya hak presiden dan kami menghormati,” kata Hinca di Jakarta, Rabu (23/10).
Dia meyakini keputusan Jokowi tidak menyertakan Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik. Partai Demokrat, lanjutnya, juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
Baca Juga:Harapkan Percepatan Kesejahteraan dan Pembangunan BangsaPerajin Dompet Lokal Subang Kesulitan Memasarkan Produknya
Terkait posisi Demokrat ke depan, Hinca menegaskan akan ditentukan kemudian hari. Pada saatnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah. Hinca memastikan SBY akan menyampaikan sikap resmi partai melalui pidato politik. Hanya saja, dia belum menyebut kapan dan di mana pidato politik itu akan dilaksanakan.
“Pada prinsipnya, Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya. Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Agar rakyat kita, para pemegang kedaulatan yang sejati memiliki masa depan yang lebih baik, serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi,” paparnya.
Menurutnya, SBY juga menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataan sendiri-sendiri. “DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apa pun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi,” terangnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai kabinet yang dibentuk Jokowi tidak lagi mementingkan kekuatan simbolik. Melainkan kerja cepat, agresif berdasar potensi kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing menteri.
“Saya berharap tetap akan ada wakil-wakil menteri untuk mengakomodasi kekuatan simbolik dan transisi kepemimpinan antargenerasi tadi yang juga sudah menjadi kebutuhan bangsa ke depan,” kata Surokim.