Percepat Penanganan Masalah Sosial, Mensos Akan Bangun Sistem Command Center

SURABAYA– Keberadaan _command center_ di Kota Surabaya menjadi model pembelajaran pelayanan yang terintegrasi dan responsif menjawab kebutuhan masyarakat. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadikan _command center_ Kota Surabaya sebagai model layanan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

Mensos Risma menyampaikan bahwa Kementerian Sosial selama ini menangani seluruh jenis persoalan sosial masyarakat, termasuk korban bencana dan masalah kemiskinan. Karenanya menurut Mensos Risma perlu adanya _command center_ yang terintegrasi, sehingga hasil penanganannya bisa maksimal.

“Selama ini Kementerian Sosial mengurusi segala macam masalah masyarakat. Dan masalah tersebut ada di berbagai institusi. Seperti dari kementerian lain, KPK atau bahkan pengaduan yang disampaikan lewat media. Karenanya perlu kanalisasi dalam penanganannya,” kata Mensos saat meninjau pelayanan _Command Center_ Kota Surabaya (20/11).

Dalam kegiatan tersebut, hadir para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Sosial. Mensos mengajak mereka berkeliling ke area Mall Pelayanan Publik di Gedung Siola dan _command center_. Di _command center_, dengan menggunakan _handytalky_ dan mengamati layar kamera jarak jauh, Mensos tampak melakukan komando langsung ke beberapa operator lapangan di Kota Surabaya.

Kepada pejabat Kemensos yang mendampinginya, Mensos berniat akan menghadirkan layanan seperti ini. Mensos Risma ingin setiap masalah yang ditangani bisa lebih fokus melalui dirjen terkait. Hal ini menurut Risma akan mempermudah tugas Kemensos dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang tejadi.

“Nantinya setiap laporan yang masuk _command center_ akan diteruskan ke dirjen terkait. Misal masalah bantuan sosial akan cepat ditangani sehingga masyarakat tidak terombang ambing. Akan ada kepastiannya,” kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Hal lain yang mendorong Mensos Risma membuat _command center_ adalah penanganan bencana. Menurut Risma selama ini informasi terkait ancaman bencana selalu disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BACA JUGA:  KPK Dalami Sosok Eks Direktur Pemasaran PTPN III

Namun sayangnya informasi tersebut lebih banyak bergerak di jalur antar lembaga. Sementara masyarakat relatif tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, ancaman bencana sulit diantisipasi masyarakat.