Solusi Perbaikan Data Desa Dimulai dengan Penegasan Batas Desa sebagai Wujud Menyelesaikan Administrasi Desa

JAKARTA– Direktur PT. Geosindo Rheza Wahyu Anjaya menyampaikan bahwa saran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Joko Widodo sangat tepat dan jelas membawa perubahan signifikan dalam rangka recovery Ekonomi dimulai dengan perbaikan data Desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga uno untuk menyelesaikan Persoalan yang ada hari ini dimulai dengan “Big Data”.

“Hanya perbaikan data desa dapat dilakukan apabila administrasi desanya bisa diselesaikan, data yang dimiliki Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri dari 74.957 baru 700 desa yang sudah ada Peraturan Bupati-nya,” kata Rheza di Jakarta, Senin (11/01)

Artinya, menurut Rheza baru 1% desa karena mengingat harapan Presiden terkait dampak UU Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha dan investasi tidak akan berjalan optimal tanpa penyelesaian administrasi desa terlebih dahulu.

“Yang jelas tanpa batas definitif menimbulkan polemik baru konflik horizontal apalagi yang berkaitan dengan sumber daya alam,” ujarnya

Sebagai bagian dari sektor swasta, PT. Geosindo ikut mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dengan cara membantu pemerintah mengerjakan penegasan batas desa.

“Kerena banyaknya jumlah desa yang harus diselesaikan baiknya leading sektor berkaitan harus duduk bersama antara Kemendagri, Kemendesa dan BIG ( Badan Infrormasi Geospasial ) agar melakukan komunikasi lintas sektoral untuk perbaikan data Desa,” jelasnya

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri mengeluh kepada Presiden Joko Widodo terkait data-data milik pemerintah yang dinilai jauh dari akurat. Akurasi data menurutnya penting agar program pemerintah tepat sasaran.

Dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 PDIP yang digelar secara virtual, Minggu (10/1/2021) di hadapan Presiden Jokowi, Megawati mengatakan bahwa pandemi COVID-19 harusnya jadi momentum untuk memulai pembangunan dari desa dengan cara pendataan di tingkat desa yang presisi dan akurat. Presiden kelima RI ini mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki data yang komprehensif.

“Bapak presiden, saya kalau urusan (data) ini saya ingin curhat. Dari zaman dulu sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data dan lain sebagainya, kok, masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar,” kata Megawati.

Menurutnya, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,” pungkasnya

Namun Megawati sekali lagi menegaskan pendataan harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya, serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa.(rls/ded)