Antara Harapan dan Kenyataan

Oleh: Elin Marlina, A.Md.

Perubahan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 tak terelakkan. Kelaparan dan krisis pangan tengah mengancam akibat PHK dimana-mana dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Sebagai antisipasi dari semua itu pemerintah membuat program Jaring Pengaman Sosial, salah satu programnya adalah Bantuan Sosial (Bansos).

Hingga desember 2020 Bansos disalurkan kepada masyarakat. Ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

Adapun di Jawa Barat, mayoritas warga yang terdampak pandemi Covid-19 mengharapkan Pemprov Jabar dapat melanjutkan program Bansos pada 2021. Masukan dari warga penerima Bansos tersebut disampaikan kepada Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar. (jabar.inews.id)

Memasuki awal tahun 2021 akhirnya Bansos resmi diperpanjang. Secara simbolis Presiden Joko Widodo serta Mensos Tri Rismaharini menyalurkan dana program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 bersamaan dengan dua Bansos lainnya pada Senin (4/1/2021). (indonesia.go.id)

Antusiasme masyarakat terhadap Bansos berawal dari janji manis yang digembar-gemborkan media. Kemudian membuka harapan masyarakat untuk bisa menjalani kondisi pandemi dengan lebih ringan. Padahal realisasinya jauh dari harapan, mulai dari distribusi yang tidak tepat sasaran, sengkarut data penerima hingga kasus korupsi dana Bansos.

Alih-alih mendapat perhatian lebih dari pemerintah berupa bantuan yang layak dan mencukupi, rakyat justru tambah mengelus dada akibat harga—harga yang melambung dan kenaikan iuran BPJS. Tentu sangat menyesakkan dada, berbagai lapisan masyarakat terus terjebak dalam himpitan kemiskinan. Kondisi  ini menunjukkan kekacauan dan kesalahan sistem ekonomi dunia. Potret rapuh sistem perekonomian yang dibangun peradaban kapitalisme sekuler.

Sebelum terkena pandemi, ekonomi dunia memang sudah tidak stabil. Hingga kemudian detik ini krisis semakin parah. Ibaratnya krisis dan sistem ekonomi kapitalisme memang sudah satu paket. Karena faktor munculnya krisis ekonomi justru berada dalam sistem ekonominya sendiri.

Dalam Islam, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan Bansos bagi rakyatnya saat dilanda pandemi. Pendataan secara rinci akan dilakukan oleh negara agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran serta menangkal penyalahgunaan dan memudahkan mekanisme penerimaanya.

Sejarah Islam membuktikan bagaiamana Khalifah Umar sampai menunjuk empat pejabat khusus demi mengurus pendistribusian bantuan sosial ke pelosok Madinah saat terjadi paceklik di Jazirah Arab. Pengecekan dilakukan sendiri oleh beliau dengan terjun langsung ke lapangan agar terpenuhinya kebutuhan rakyat. Kepemimpinan seperti beliau rasanya sulit bisa kita jumpai dalam sistem yang lebih mementingkan ego dan kepentingan tertentu.

Tak hanya pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara, daulah Islam pun akan melakukan sedemikian mekanisme agar sirkulasi ekonomi berjalan lancar. Tanpa berhitung untung rugi negara akan berupaya menyelesaikan wabah pandemi secara tuntas.

Lagi-lagi ini menambah bukti bahwa rezim neoliberal gagal memberi kesejahteraan pada rakyatnya secara merata. Sebaliknya Islam telah terbukti menebar keadilan dan meratakan kesejahteraan selama 13 abad lebih. Untuk itu mari kita kembalikan  semuanya kepada Islam. Menjadikannya sebagai pilar penerapan sistem berbasis syariat.

Wallahu a’lam Bishshawwab.