Antara Mudik dan Pulang Kampung dalam Konteks Pandemi Covid-19

Oleh:

Dendi Daud Rohmansyah, M.Pd
( Ketua MGMP Geografi Provinsi Banten)
Drs.Priyono,MSi(Dosen dan Wakil Dekan I Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Awal Ramadhan yang suci ini dan di tengah pandemi covid-19 kita kembali disuguhi kembali perdebatan publik, dan tema yang sedang hangat dibahas saat ini adalah mengenai istilah “mudik” dan “pulang kampung”. Perdebatan ini muncul setelah wawancara Presiden Jokowi oleh Najwa Shihab di salah satu stasiun televisi swasta, Rabu (22/4/2020). Presiden Jokowi dalam acara tersebut menyatakan perbedaan mudik dan pulang kampung. Karena pernyataan tersebut keluar dari seorang public figure maka masyarakat menjadi gaduh karena lebih melihat perbedaan dibanding esensinya dalam rangka memutus penularan covid-19. Banyak yang men gatakan kosa kasa tersebut sama maknanya tapi ada yang mengatakan ada perbedaannya. Kalau melihat gaya bicara saat Pak Presiden mengucapkan, nampaknya serius, ada perbedaan, bukan dalam rangka candaan. Saya lebih yakin bahwa yang dimaksud mbak Najwa adalah perilaku mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan.

Sudah jamak bagi netizen Indonesia, apabila ada kalimat atau kata dari public figure yang dirasa aneh maka akan dijadikan trending topik. Saat ini di media sosial bermunculan berbagai macam status, posting, meme atau sekedar komen yang menanggapi tentang topik yang sedang trending tersebut. Sayangnya, seringkali pembahasan yang hangat tersebut cenderung bukanlah untuk mencari akar permasalah tetapi hanya sekedar mem-bully, mengejek dan mempermalukan pembuat pernyataan. Topik tentang mudik vs pulang kampung bukanlah yang pertama dibahas oleh netizen Indonesia sebelumnya juga kita pernah disuguhi social bullying yang berhubungan dengan pernyataan public figure, seperti topik “fitza hats”, “unicorn” dan lain-lain.

Berhubungan dengan konten mudik vs pulang kampung tidak ayal menggambarkan bahwa dampak Pilpres 2019 dan 2014 yang mengakibat masyarakat terpolarisasi kedalam dua kubu, masih terasa hingga saat ini. Berbagai macam komentar pro dan kontra seiring dengan dukungan terhadap pasangan capres 2019 dan 2014 masih bisa kita lihat walaupun capres yang menjadi lawan Presiden terpilih ikut dilibatkan kedalam kabinet, hal itu tidak serta-merta menghilangkan polarisasi sosial akibat Pilpres, mungkin masih dibutuhkan waktu dan usaha untuk meningkatkan kesadaran politik dalam lingkup bernegara bagi warga Negara Indonesia, khususnya warganetnya.

Baiklah, dalam tulisan saya kali ini saya tidak perlu panjang lebar membahas topik mengenai mudik dan pulang kampung ini dari sudut pandang bahasa, karena di media sosial sudah banyak muncul ahli bahasa dadakan yang bermunculan. Sebagai penyintas ilmu geografi maka saya punya sudut pandang sendiri terhadap topik ini.

Dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mulai menggunakan istilah physical distancing atau jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Berbagai kebijakan pun dilakukan oleh setiap negara yang mengonfirmasi Covid-19 di negaranya, mulai dari penutupan bandara hingga pemberlakuan pembatasan terhadap mobilitas warganya. Untuk Indonesia sendiri, sehubungan dengan pandemic covid-19 yang bertepatan dengan datangnya bulan suci ramadhan dan hari raya Idul Fitri, mau tidak mau pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah mobilitas musiman yang rutin terjadi setiap tahun ini, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah memberlakukan larangan mudik.

Kembali ke pernyataan Presiden jokowi tentang mudik dan pulang kampung. Sebenarnya masyarakat tidak perlu terjebak dengan perdebatan istilah dan ramai-ramai membahas perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Sebab istilah tersebut sudah tercantum dengan jelas di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Maka, yang terpenting harus kita kaji adalah pemahaman dan pendekatan terhadap pelaku mudik atau pulang kampung. Siapa pelaku mudik/pulang kampung dan seberapa perlukah mereka mudik/pulang kampung?

Menurut Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph.D bahwa dilihat dari ada dan tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk non-permanen. Mobilitas permanen adalah gerak penduduk yang melintas batas daerah asal menuju ke daerah tujuan dengan ada niatan menetap di daerah tujuan.

Sebaliknya, mobilitas penduduk nonpermanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap. Pelaku mobilitas permanen ke Jakarta adalah penduduk yang memiliki tujuan jelas untuk tinggal di kota serta didukung oleh kemampuan ekonomi yang mapan, cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Selain itu, pelaku mobilitas permanen ini adalah mereka yang telah lama tinggal di kota dan walaupun secara ekonomi tidak mapan tetapi mereka memiliki tempat tinggal yang menetap di Jakarta. Kedua kelompok masyarakat ini memiliki tidak memiliki keterikatan yang besar lagi dengan kampung halamannya, sebab keluarga inti mereka ikut tinggal di Jakarta. Sedangkan, gerak penduduk yang nonpermanen (sirkulasi, circulation) ini dapat pula dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (Jawa = Nlaju, Inggris = commuting) dan menginap atau mondok di daerah tujuan. Ulang alik adalah gerak penduduk penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas tertententu pada hari itu juga.

Konsep mobilitas yang diungkapkan oleh Mantra itu berawal dari hasil disertasi dari Hawai yang kemudian memunculkan tesa bahwa orang yang melakukan gerakan dari tempat asal ke tempat tujuan itu disebabkan ada tekanan atau stress karena kebutuhan tidak terpenuhi sehingga melakukan gerakan untuk mencukupi kebutuhannya baik kebutuhan ekonomi, social, budaya, politik bahkan keagamaan. Meskipun ada juga yang gagal di daerah tujuan akhirnya kembali ke daerah tujuan dengan melakukan penyesuaian. Sedangkan orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya tetap tinggal di daerah asal. Tesa ini dikembangkan dari para pendahulunya seperti Lee, Ravenstein dll yang bicara interaksi daerah asal dan tujuan serta hukum migrasi.

Pelaku mobilitas permanen adalah kelompok yang siap untuk mengikuti larangan pulang kampung/mudik, karena mereka telah memiliki tempat tinggal sendiri secara permanen di Jakarta. Namun kebijakan pulang kampung/mudik sangat rentan bagi pelaku mobilitas nonpermanen, karena dampak pandemi covid-19 ini mengakibatkan Seluruh sendi perekonomian terpukul akibat pandemi virus corona yang belum dapat diperkirakan masa berakhirnya maka pelaku mobilitas nonpermanent yang tidak punya tempat tinggal tetap akan kesulitan membayar uang sewa rumah indekos, pasca tempat kerjanya ditutup. Jadi, pulang kampung/mudik bagi masyarakat pelaku mobilitas nopermanen adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena selain untuk kembali bersua dengan anak istri yang ditinggalkan di kampung, mudik/pulang kampung bagi mereka sama halnya dengan mengungsi menyelamatkan diri dari bencana.

Berdasarkan pemahaman diatas maka pendekatan yang harus dilakukan terhadap kondisi warga Jakarta bukan terletak pada istilah mudik vs pulang kampung tetapi kepada kondisi warganya. Kondisi warga Jakarta terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok mobilitas permanen (menetap) dan kelompok mobilitas nonpermanen (tidak menetap).
Larangan mudik/pulang kampung cukup bagi mereka yang sudah memiliki tempat tinggal menetap di Jakarta sedangkan bagi warga yang nonpermanen, perlu difasilitasi secara bertahap, untuk kembali ke tempat asalnya. Tetapi, tetap harus memperhatikan protokol pencegahan covid-19 seperti isolasi mandiri setelah sampai tempat tujuan dan jaga jarak (social distancing dan Physical Distancing). Perilaku mudik bisa dicegah bila mereka berfikir rasional artinya pilihan antara manfaat dan madharat. (*)