Antara Pengadilan Hukum dan Pengadilan Politik

Oleh Siti Aisah, S.Pd
(Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)

Bagai langit dan bumi, peribahasa ini sangat cocok untuk kondisi peradilan di negeri ini. Perbedaan yang sangat jauh ditunjukkan oleh sistem peradilan negeri ini, dimana seperti setiap orang yang bersebrangan dengan para oligarki politik, maka mereka akan dipukul mundur hingga tak sanggup untuk muncul kembali. Miris ditengah kondisi rakyat yang haus akan keadilan. Para berbaju hitam itu mempertontonkan ketidakadilan yang mencolok mata.

Perlu diketahui, tuntutan terhadap Pinangki yang tersandung pasal berlapis-lapis itu yang pada awalnya dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 10. Namun mendapatkan diskon besar-besaran hingga lebih dari 50% dari masa tahanan yang dituntut. Tak tanggung-tanggung diskon sebesar 6 tahun pun diberikan kepada mantan jaksa tersebut. Pasalnya, dakwaan berlapis itu adalah kasus pencucian uang, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang sudah sepatutnya mendapatkan hukuman berlapis-lapis bukan diskon berlapis.

Menurut Dr (cand). UMAR SHOLAHUDIN, S.Sos., M. Sos (Dosen FISIP dan Penulis Buku ‘Hukum dan Keadilan Masyarakat’) yang membandingkan antara kasus Pinangki dengan Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq (HRS) dengan kacamata hukumnya adalah bahwa adanya kontruksi hukum yang diawal sudah tidak lagi bernuansa pengadilan hukum tapi lebih kearah pengadilan politik, tuturnya dalam forum diskusi virtual.

Pada Diskusi virtual yang disiarkan langsung melalui channel YouTube dan ruang zoommeeting ini Umar pun menilai bahwa kasus yang menimpa HRS tersebut hanya melanggar Prokes (Protokol Kesehatan) yang bukan sebuah kejahatan. Jadi sanksinya cukup dengan meminta maaf dan membayar denda sesuai undang-undang otonomi daerah tersebut. Karena jika pelanggaran terhadap Prokes tersebut termasuk sebuah kejahatan, maka mestinya akan ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang melanggar Prokes. Dan mereka semua harus dibawa ke meja hijau atau meja pengadilan. Sementara itu, Kamis, 24 Juni 2021 HRS divonis 4 tahun penjara. Dalam penuturannya, Umar melihat adanya keganjilan para jaksa menuntut hukuman yang menimpa HRS, sehingga ia menilai tidak berlebihan ketika pihak HRS melayangkan hak banding kepada putusan pengadilan Jakarta tersebut. (Chanel YouTube PKAD, 25/06/2021)

Sementara itu, diskon hukuman terhadap kasus Pinangki yang terkait korupsi, lalu bersekongkol dengan koruptor dan menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang itu merupakan sebuah kejahatan atau bisa saja termasuk ekstra ordinary crime. Dakwaannya yang berlapis-lapis tersebut sudah layak dituntut hukuman 4-10 tahun oleh jaksa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada Pinangki selama 10 Tahun itu diberi remisi hingga menjadi 4 Tahun. Dan hal tersebut menurut Umar merupakan sebuah kejomplangan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Hal ini semakin membuktikan bahwa keadilan di negeri ini sedang sekarat atau bahkan sudah tidak bernyawa lagi. Sistem sekuler saat ini mempertontonkan dengan jelas bagaimana kasus-kasus hukum yang menimpa negeri ini terasa tajam ke lawan dan tumpul kepada kawan. Ulama yang sejatinya dimuliakan ini karena bersebrangan oleh penguasa divonis dengan hukuman yang tidak masuk akal.

Itulah fakta jika hukum yang digunakan bukanlah hukum pengadilan Islam. Produk hukum peradilan dalam Islam jelas membawa kebaikan. Hal ini disebabkan pondasi dasarnya adalah akidah Islam yang didalamnya terkandung berbagai hukum sistem kehidupan yang berasal dari Allah Swt, Sang Pencipta yang Mahasempurna dan Mahaadil. Tak hanya itu sumber hukum Islam itu sudah disepakati oleh para pewaris nabi (baca : Ulama) yaitu Al-Qur’an, sunah, ijmak sahabat, dan qiyas. Sehingga tidak akan ada perselisihan karena rujukannya adalah Allah Swt.

Perlu diketahui pula, Islam sebagai hukum sedari awal sudah mampu mengkategorikan setiap perbuatan manusia. Baik itu perbuatan yang haram (baca: kejahatan) dan berikut sanksi hukumnya. Hukum ini pun tidak akan diobok-obok atau diintervensikan oleh siapa pun. Baik itu oleh pengusaha, lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Dengan demikian jika hukum Islam diterapkan dalam kehidupan maka akan ada jaminan kebaikan untuk manusia, sebagaimana firman Allah Swt, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107).

Wallahu a’lam bishshawab