Birokrat Berintegritas, Pendidikan Berkualitas

  Ditulis Oleh : M. Epih Sumaryadi, S.Pd.,M.Pd.

Kepala SMPN 4 Kalijati Subang

Terungkapnya kasus – kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara pemerintah di tingkat daerah  seakan menjadi batu sandungan bagi bangsa yang besar ini untuk bangkit dari keterpurukan serta mengejar ketertinggalan dari bangsa – bangsa lainnya. Mandat yang diberikan oleh rakyat nyatanya tidak dilaksanakan sebaik –  baiknya oleh para kepala daerah yang dipilih secara demokratis itu. Mencari keuntungan yang sebesar – besarnya nampaknya masih menjadi tujuan dari para politikus untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara .

Bagi penulis sendiri, peristiwa yang sangat memilukan tersebut menunjukkan bahwa hadirnya birokrat berintegritas dan memiliki visi untuk memajukan daerahnya baru sebatas angan yang entah kapan dapat menjadi kenyataan. Suksesi di tingkat daerah yang digelar setiap lima tahun sekali tersebut nyatanya belum mampu menghadirkan wajah – wajah pemimpin yang benar – benar memiliki itikad baik untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Alih – alih memberikan teladan kepada rakyat yang telah memilihnya serta menjadi pengayom bagi mereka yang membutuhkan, para kepala daerah yang diberikan mandat oleh rakyat tersebut justru berkhianat dan menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.

Tertangkapnya tiga orang kepala daerah kabupaten Subang secara berturut – turut seakan mengkonfirmasi asumsi sebagian kalangan bahwa rakyat Subang harus “berpuasa” lebih lama untuk mendapatkan pemimpin jujur dan amanah dibandingkan dengan daerah – daerah lainnya di Jawa Barat.

Minimnya birokrat jujur dan bersih di jajaran pemerintahan daerah sebagaimana dijabarkan oleh penulis pada paragrap sebelumnya pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik di berbagai bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Prestasi akademik siswa di berbagai jenjang di kabupaten Subang yang kurang menggembirakan menjadi indikator utama bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang dikenal dengan ikon  buah nanasnya ini belum mampu bersaing dengan daerah – daerah lainnya.

Adapun keterbatasan sarana penunjang untuk keperluan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sebagaimana yang diamanatkan. Kenyataan menunjukkan, ratusan ruang kelas pada jenjang SD hingga SMA dalam keadaan rusak. Kondisi tersebut tentunya menjadi sebuah ironi ditengah mewahnya fasilitas yang diterima oleh para pejabat Pemkab di berbagai level. Pemberian fasilitas serta tunjangan yang diberikan kepada para pelayan masyarakat (public service) tersebut nyatanya tidak berbanding lurus dengan output yang dihasilkan.

Selain persoalan keterbatasan sarana penunjang, pemerataan kualitas guru pun menjadi persoalan tersendiri bagi bidang pendidikan di kabupaten Subang untuk bangkit mengejar ketertinggalannya. Guru yang berperan sebagai ujung tombak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan justru tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Kesejahteraan guru yang berstatus non – PNS masih menjadi pekerjaan rumah hingga hari ini sekalipun pucuk pimpinan di tingkat daerah telah berkali – kali berganti. Selain itu upaya peningkatan kompetensi guru pun nampaknya belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

Adanya paradigma keliru dalam memandang biaya untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru bisa jadi menjadi penyebab utama carut marutnya pengelolaan guru di kabupaten Subang. Anggaran yang dikeluarkan masih dipandang sebagai beban bagi daerah, bukan investasi jangka panjang yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi maupun non ekonomi. Padahal, maju atau tidaknya dunia pendidikan ditentukan sejauh mana keterpenuhan kebutuhan guru dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Adapun bagi kepala daerah baru yang akan segera dilantik, apa yang terjadi di kabupaten Subang saat ini hendaknya menjadi warning serta pelajaran berharga dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di masa kepemimpinannya. Kasus hukum yang menjerat kepala dinas maupun  ketiga bupati pada periode sebelumnya hendaknya benar – benar menjadi bahan evaluasi bagi sang bupati dan wakil bupati terpilih serta jajarannya untuk menghadirkan wajah birokrasi yang benar – benar memiliki integritas.

Dalam konteks ini, Ruhimat dan Agus Masykur dituntut untuk mampu meyakinkan kepada publik bahwa mereka berdua benar – benar mampu membawa Subang ke arah yang lebih baik tanpa adanya intervensi dari wajah – wajah lama yang dikenal bermasalah dan memiliki catatan hukum.

Salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan di daerah adalah bidang pendidikan. Tak lama lagi kita akan segera menyaksikan, apakah pengelolaan bidang pendidikan di kabupaten Subang tersebut akan sama dengan yang sudah – sudah, ataukah akan lebih baik dari sebelumnya. Akankah masyarakat benar – benar mendapatkan hak – haknya melalui layanan pendidikan yang berkualitas ataukah tidak ? Apakah pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan akan menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Subang ataukah sebaliknya.

Potret buram birokrasi pemerintah seperti halnya dijelaskan oleh penulis di atas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila sang kepala daerah yang dipercaya untuk memimpin rakyat yang memilihnya itu benar – benar memiliki visi untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongannya. Adapun terpilih atau tidaknya sosok kepala daerah yang jujur dan amanah pada hakikatnya dapat dilihat beberapa waktu menjelang pemilihan maupun pada masa kampanye.

Mereka yang menggunakan cara – cara kotor dalam mendulang suara sebanyak – banyaknya bisa dipastikan tidak akan mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Para kepala daerah tersebut akan mencari seribu cara untuk mengembalikan modal yang telah digunakan selama masa kampanye, termasuk dengan cara – cara yang tidak lazim. Melakukan jual beli jabatan (kepala dinas), melakukan mark up anggaran, ataupun bermain mata dengan para pengusaha nakal untuk memuluskan perizinan merupakan sebagian cara yang biasa dilakukan oleh para kepala daerah untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada masa kampanye.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya para birokrat yang memiliki integritas, akan berdampak positif terhadap dunia pendidikan di daerah. Para birokrat yang benar – benar memiliki visi untuk memajukan dunia pendidikan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekolah – sekolah maupun para guru yang berada di wilayah kerjanya, bukan malah mengurangi hak – haknya.

Oleh karenanya, mereka yang saat ini berprofesi sebagai pendidik di berbagai jenjang hendaknya mampu mendorong hadirnya wajah – wajah birokrat yang memiliki integritas. Memberikan masukan kepada kepala dan wakil kepala daerah yang baru, yaitu Haji Ruhimat dan Agus Masykur dalam memilih personil yang akan menakhodai dan mengelola bidang pendidikan di kabupaten Subang perlu dilakukan demi masa depan dunia pendidikan yang lebih baik. (*)